Gubernur Minta Semua Pihak Pahami Makna PKK

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara, termasuk para bupati dan walikota di wilayah ini, diimbau untuk menyimak dan memahami dengan baik isi dari Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 99 Tahun 2017, tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK.

Demikian ditegaskan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-46 dan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-25 yang dirangkaikan dengan Pembukaan Rapat Konsultasi PKK, Karya Bakti PKK ke-2, Seminar Keluarga, serta Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat se-Provinsi Kaltara di Ruang Pertemuan Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Kamis (2/8).

Irianto menekankan pentingnya pemahaman mengenai isi dari Perpres ini, agar para pihak yang bersangkutan tidak salah kaprah dan salah memahami mengenai PKK. "PKK sudah berdiri sejak 1972. Dulu PKK masuk kedalam bahasan salah satu mata pelajaran di tingkat SMP dan SMA, sekarang tidak. Dan seiring zaman, konsep PKK mengalami perubahan. Akibatnya, para pelajar juga mahasiswa, banyak yang tak hafal 10 Program Pokok PKK," ungkapnya.

Beranjak dari itu, Gubernur berharap mentalitas dan karakter bangsa, khususnya masyarakat Kaltara harus terus membaik. Utamanya, dalam menopang upaya percepatan kemajuan yang ingin dicapai saat ini. "Pembangunan disiplin pribadi menjadi tantangan kita. Selama ini, kalau kita menyusun konsep pembangunan bagus sekali, tapi minim praktiknya. Ini harus dievaluasi, dan tentunya menjadi tantangan bagi PKK juga pemerintah," jelas Irianto.

Selain disiplin, kemandirian juga patut dipupuk sejak dini. "Pola pendidikan anak, khususnya bagi generasi muda harus difahami model dan pelaksanaannya. Karena sejak awal, pemerintah telah merumuskan konsep 'membangun masyarakat seluruhnya, dan manusia seutuhnya'. Konsep ini, agar rakyat Indonesia tidak ada yang berpikiran sempit, utamanya soal fanatik kedaerahan," urainya.

Lalu, soal keluarga. Disini Irianto menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah garis lurus keatas dan kebawah sampai derajat ketiga. "Pemahaman mengenai keluarga ini penting untuk diresapi. Karena keluarga adalah penentu awal langkah kita. Apakah akan menuju surga atau ke neraka," papar Gubernur.

Irianto juga menyinggung soal kesejahteraan. "Selama ini, kesejahteraan selalu diasosiasikan dengan persoalan ekonomi. Namun, PBB mengingatkan bahwa kesejahteraan itu dinilai juga dari tingkat kebahagiaan. Untuk mencapai tingkat kebahagiaan yang tinggi, maka sebagian besar negara maju memulainya dengan membangun karakter bangsanya," ulas Gubernur.

Dalam urusan ini, Kaltara yang beranjak ke usia 5 tahun ini, tengah berusaha berlari cepat agar tak tertinggal dari daerah lain. "Kita harus bergerak cepat. Selama 5 tahun ini, sudah banyak kemajuan diraih, baik di bidang perhubungan darat maupun udara. Seperti pada 9 Agustus nanti, NAM Air akan mendarat kesini, saya juga akan bertemu Dirut Garuda untuk mempertimbangkan penerbangan ATR 72-nya kesini. Saya juga tengah mengusahakan penerbangan dari Tarakan ke Guangdong, RRT," urainya.

Tak dipungkiri juga bahwa kemiskinan masih ada di Kaltara. Namun, angkanya fluktuatif. "Ini karena banyak orang datang ke Kaltara. Dan, umumnya orang yang kurang mampu. Di sisi lain, kita juga membutuhkan penduduk. Dan, pertambahan penduduk itu harus dikendalikan," beber Gubernur.

PKK MITRA PEMERINTAH

Sementara itu, di tempat yang sama ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kaltara Hj Rita Ratina Irianto Lambrie menyebutkan bahwa keberadaan PKK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan penduduk. "Dengan pengendalian penduduk sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan maka kualitas hidup penduduk pun meningkat," kata Hj Rita.

PKK yang bersentuhan langsung dengan keluarga juga masyarakat, menurut Hj Rita sangat berandil besar dalam pembinaan keluarga Indonesia, melalui kader-kadernya. "Keluarga itu pondasi awal, sekaligus lingkungan sosial pertama dalam kehidupan manusia," jelas Hj Rita.

Sehubungan dengan Perpres No. 99/2017, sedianya PKK sudah merespon tuntutan itu dengan berbagai program yang berkesinambungan dan terus berusaha bersinergi dengan para pemangku kepentingan yang ada. "PKK punya posisi yang kuat, karena telah lahir Perpres 99/2017. Ini, artinya PKK telah benar-benar menjadi mitra pemerintah yang berperan untuk melaksanakan program pemerintah, sesuai dengan 10 Program Pokok PKK," urai Hj Rita. Di kesempatan itu, Gubernur didampingi ketua TP PKK Provinsi Kaltara juga menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan kepada beberapa pihak.