Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Penanganan bencana menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Pasalnya, kejadian alam yang tidak mudah diprediksi itu kerap hadir sehingga membuat masyarakat dan pemerintah harus mengantisipasinya.
Pada acara 'Respons Kaltara' yang digelar Rabu (15/8), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara Mohammad Pandi mengungkapkan, perlu dilakukan deteksi dini, salah satunya adalah melakukan sosialisasi di kawasan yang rawan terjadi bencana. "Pemerintah sudah mencanangkan program itu guna meminimalisir di desa yang sering terjadi bencana," jelas Pandi.
Pandi berharap, sejumlah pihak termasuk masyarakat dapat proaktif bersama BPBD untuk mengantisipasi bencana yang ada di Kaltara. Ia menilai kerjasama itu begitu penting guna mengurangi terjadinya hal yang tidak diinginkan. "BMKG (Badan Meterologi dan Geofisika) BMKG daerah juga kita ajak kerjasama untuk memberikan inforamasi soal cuaca di Kaltara," jelas Pandi.
Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, dijelaskan pula bahwa BPBD memiliki sejumlah alat pendeteksi bencana yang dapat menjadi bahan untuk melakukan pengawasan di sejumlah titik rawan bencana. Misalnya alat pendeteksi titik panas, pendeteksi banjir serta pergerakan angin. "Data dari alat ini kita update terus yang kemudian kita informasikan ke sejumlah kabupaten/kota," papar Pandi.
Yang menjadi fokus BPBD Kaltara saat ini, adalah mendeteksi titik panas yang ada di Kaltara. Pasalnya, lahan di Kaltara sebagian besar merupakan lahan gambut. Beruntung, lanjutnya, provinsi termuda ini tidak memiliki riwayat kebakaran hutan yang memberikan dampak kabut asap di wilayah Kalimantan. "Kita mengimbau kepada masyarakatm jika memanfaatkan lahannya dengan kearifan lokal. Misalnya, secara bergantian. Dan, alhamdulillah hingga saat ini tidak pernah terjadi kebakaran hutan yang begitu luas. Itu telah kita antisipasi melalui satelit Lapan, untuk bisa mendeteksi titik panas," tutur Pandi.
Seperti diketahui, Kaltara memiliki luas 72.275 kilometer persegi yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Sedangkan luas lahan gambutnya 670.342,97 hektare yang ada di tiga kabupaten meliputi Bulungan, Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Nunukan.
BPBD Kaltara, lanjut Pandi, juga terus memberikan informasi terbaru kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat terkait perkembangan Kaltara, meskipun tidak ada bencana. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah melakukan sinergitas antar stakeholder di lingkungan kabupaten/kota. "Akan tetapi itu bukan kendala. Kita akan berupaya keras untuk terus menjalin sinergitas dengan pemangku kepentingan yang ada," tuntas Pandi.
Deteksi Dini Bencana Harus Dilakukan
RESPONS KALTARA : Kepala BPBD Kaltara, Mohammad Pandi diundang menjadi narasumber talkshow 'Respons Kaltara' di Kedai 99, Rabu (15/8). (humasprovkaltara)
