Kinerja Pemprov Kaltara Sudah Efektif dan Efisien

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2017 memperoleh nilai 60,05 atau predikat 'B'. Ini berarti, SAKIP Kaltara telah mampu menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Di sisi lain, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di lingkup Pemprov Kaltara, juga sudah menunjukkan hasil yang baik.

"Untuk evaluasi SAKIP pada 2018, Pemprov Kaltara menargetkan kenaikan peringkat dari B ke BB.Bahkan, tidak menutup kemungkinan kita optimis dapat meraih peringkat tertinggi, A," kata Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltara Abdul Madjid, Senin (2/8).

Ditinjau dari setiap komponen yang dinilai, maka pada komponen perencanaan kinerja, evaluasi SAKIP Provinsi Kaltara tahun 2017 mencapai nilai 21,58 (bobot 30), pengukuran kinerja 14,50 (bobot 25), pelaporan kinerja 8,95 (bobot 15), evaluasi internal 4,73 (bobot 10), dan capaian kinerja 10,29 (bobot 20).

Menilik capaian itu, lanjutnya, meski pada penerapan sistem manajemen kinerja telah mengalami peningkatan, perbaikan tetap perlu dilakukan. Yakni, dengan penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil serta indikatornya dalam dokumen perencanaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Madjid mengatakan, penjabaran kinerja (Cascade down) juga perlu menunjukkan hubungan kausalitas kinerja dengan kinerja level diatasnya. "Penetapan program dan kegiatan juga belum seluruhnya terfokus pada pencapaian sasaran sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang relevan. Akibatnya, tidak efisien dan efektif," urainya.

Dari hasil evaluasi itu, lanjut Madjid, Pemprov juga perlu melakukan perbaikan pada kualitas pengukuran kinerja. Ini dinilai belum berorientasi sepenuhnya kepada pencapaian kinerja program. Tapi, lebih kepada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Laporan kinerja juga patut mendapatkan perhatian. "Laporan kinerja masih banyak yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kinerjanya. Laporan kinerja juga belum mampu menampilkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja," ungkap Madjid.

Evaluasi program juga dinilai baru sebatas pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Sementara hasil program belum dievaluasi sehingga masih belum mampu menampilkan efektivitas program di tiap OPD. "Untuk itu, salah satunya Pemprov disarankan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun dengan melakukan integrasi aplikasi manajemen kinerja dengan perencanaan penganggaran agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja, efektivitas program kerja organisasi dan pencapaian kinerja organisasi," jelas Madjid.

Terkait dengan SAKIP 2018 ini, dijadwalkan pada hari ini akan digelar rapat evaluasi SAKIP di Tarakan antara jajaran Pemprov Kaltara dengan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Di kesempatan itu, tiap OPD akan memaparkan program dan kegiatan yang telah disusun kedalam Rencana Strategi (Renstra) masing-masing.