Dana desa gagal turunkan kemiskinan di desa ini

Sebatik (Antaranews-Kaltara) - Kucuran dana desa yang cukup besar sejak 2016 tidak serta merta mampu menurunkan angka kemiskinan di dua desa di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kaltara.
Masih ada desa yang gagal memanfaatkan dana desa tersebut agar tepat sasaran sebagaimana tujuan utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan di pedesaan.
Buktinya di Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik, angka kemiskinannya meningkat meskipun dana desa yang diterimanya terbesar di Pulau Sebatik yakni Rp1,2 miliar.
Sekretaris Desa Setabu, Robiansyah, Rabu (5/9) mengakui, angka kemiskinam di desanya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Meskipun diakuinya secara kasat mata jumlah warga miskin di desa itu tidak sesuai dengan jumlah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Robiansyah menyatakan, angka kemiskinan di Desa Setabu pada 2016 sebanyak 211 kepala keluarga (KK) menjadi 216 KK pada 2017 dari 1.300 lebih jiwa penduduk.
Ia beralasan, angka kemiskinan tersebut diketahui dari jumlah warganya yang mendapatkan beras miskin atau raskin.
Ketika ditanya penyebab angka kemiskinan di Desa Setabu mengalami peningkatan, dia mengaku, tidak mengetahuinya karena kepala desanya bernama Japri mengundurkan diri demi maju menjadi calon anggota legislatif.
Bahkan Robiansyah menyebutkan, Desa Setabu berhasil mendapatkan dana desa terbesar di Pulau Sebatik pada 2018 ini yang mencapai Rp1,2 miliar lebih.
Hal yang sama terjadi di Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik. Melalui Kepala Desa bernama Anir mengakui, angka kemiskinan di desanya cukup tinggi.
Jumlah itu diketahui dari penerima beras miskin berdasarkan data dari BPS setempat. Meskipun diakuinya, secara kasat mata tidak ada lagi warganya yang tergolong miskin karena sebagian besar memiliki kebun kelapa sawit dan sarang burung walet.
Angka kemiskinan di Desa Tanjung Karang pada 2017 hingga 2018 sebanyak 338 KK dari total penduduk 2.500 jiwa atau 500 KK lebih.
Adapun dana desa yang diperoleh pada 2018 ini sebesar Rp1,4 miliar. Atau lebih besar dari 2017, sebut Anir.
Alasan Anir, angka kemiskinan tidak turun di desanya karena faktor desa sekitarnya seperti Desa Manurung dan Desa Balansiku.
Menurut Anir, seringkali warganya keberatan apabila tidak dimasukkan dalam daftar warga miskin setiap ada bantuan dari pemerintah.
"Warga saya selalu keberatan kalau tidak dikasi bantuan sebagai warga miskin. Alasannya warga di desa lain dapat kenapa mereka tidak dapat," beber Anir.
Atas dasar itulah, dia tidak bisa menurunkan angka kemiskinan di desanya karena sifat iri hati dengan warga desa lain yang mendapatkan bantuan seperti beras miskin.
Anir juga mengakui, dana desa yang diperolehnya memang mampu menurunkan angka pengangguran melalui proyek padat karya.
Hanya saja, penurunan angka pengangguran tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan.
Itulah sebabnya, angka kemiskinan di desanya tetap tinggi karena banyak faktor yang sulit dikomunikasikan dengan warganya.
Anir mengaku, warganya yang terdaftar miskin untuk menerima bantuan sebenarnya tidak tergolong miskin karena memiliki sepeda motor, rumah tinggal layak dan punya lahan perkebunan.