Meningkat, Transaksi Keuangan Triwulan II 2018 Capai Rp 1,06 Triliun

Jakarta (Antaranews Kaltara) - Transaksi keuangan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami kenaikan pada triwulan II 2018. Baik yang menggunakan pembayaran tunai maupun non tunai. Bank Indonesia (BI), dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Kaltara Agustus 2018 mencatat, transaksi keuangan non tunai di wilayah Kaltara triwulan II mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I di tahun yang sama.

Disebutkan oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, berdasar rilis dari BI Perwakilan Kaltara, nominal transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) triwulan II 2018 tercatat Rp 1,06 triliun atau sebesar 16,54 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1,03 triliun atau tumbuh sebesar 2,3 persen.

Namun demikian, lanjutnya, peningkatan nilai transaksi tersebut tidak berbanding lurus dengan volume transaksi yang mengalami penurunan. Di mana, transaksi via SKNBI di Kaltara pada triwulan II 2018 tercatat sejumlah 37.510 transaksi atau sebesar 4,53 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I yang tercatat sejumlah 39.249 transaksi atau sebesar 6,18 persen (yoy).

Sementara itu, jumlah tranksaksi uang tunai di wilayah Kaltara mengalami peningkatan pada triwulan II 2018. Secara nominal, nilai uang kartal yang diedarkan BI (outflow) tercatat Rp 1,05 triliun. Nilai uang yang masuk ke BI (inflow) tercatat Rp 286,63 miliar. Dengan demikian, Kaltara mengalami posisi net outflow sebesar Rp 762,79 miliar.

"Posisi net outflow mengindikasikan, suatu kondisi dimana lebih banyak uang yang keluar dibandingkan uang yang masuk ke KPw BI Kaltara," kata Gubernur. Aliran outflow yang signifikan pada triwulan II, jelasnya, didorong oleh peningkatan aliran uang keluar ke perbankan dari BI sebagai dampak dari adanya momen hari besar keagamaan yaitu momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Tak terlepas dari itu, Gubernur juga mengapresiasi upaya BI dalam menegakkan Rupiah di Kaltara. Utamanya wilayah perbatasan. Seperti contoh, layanan kas keliling di perbatasan. "Kas keliling ini, ada yang dalam kota dan luar kota. Untuk yang luar kota, tujuannya untuk menjangkau masyarakat Kaltara di luar wilayah Tarakan. Kabarnya, walaupun harus menggunakan moda transportasi laut dan udara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPw BI Provinsi Kaltara dengan dukungan pengamanan Mako Brimob Yon C Pelopor Tarakan, selama triwulan II 2018 telah melaksanakan kegiatan kas keliling luar kota," urai Irianto.

Layanan ini telah menjangkau daerah Sebatik (2 kali), Sebuku (1 kali), Seimanggaris (1 kali), Bunyu (3 kali), Mansalong (1 kali), dan Tana Tidung (2 kali). Dijabarkan, dalam menjangkau daerah 3 T (terpencil, terluar, tertinggal), untuk pertama kalinya pada triwulan II 2018 tim kas keliling KPw BI Kaltara melakukan peredaran uang Rupiah di daerah Sembakung, Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data pengelolaan uang rupiah KPw BI Kaltara periode triwulan II 2018, transaksi uang kartal yang terhimpun melalui kegiatan kas keliling luar kota sebesar Rp 6,94 miliar dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kali.

"Kegiatan kas keliling yang dilakukan oleh KPw BI Kaltara merupakan bentuk komitmen sebagai bank sentral yang mendapat amanat dalam mendistribusikan Uang Layak Edar (ULE) hingga daerah perbatasan," papar Gubernur.

Selain itu, pada triwulan II 2018, KPw BI Kaltara juga melaksanakan kegiatan BI Jangkau. BI Jangkau adalah program peningkatan layanan kas untuk menjangkau masyarakat di wilayah kecamatan atau desa melalui optimalisasi jaringan kantor bank, pegadaian, Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dan pihak lainnya.

Program ini ditargetkan mampu menjangkau daerah 3T dalam memenuhi ULE. Selama periode triwulan II 2018, KPw BI Kaltara telah melaksanakan kegiatan BI Jangkau di Nunukan sebanyak 3 kali dengan nilai transaksi sebesar Rp 7,2 miliar. "Kehadiran BI Jangkau memiliki dampak yang positif terhadap pemenuhan kebutuhan ULE perbankan yang berada di wilayah 3T," urai Irianto.

BANGKITKAN PEREKONOMIAN PERBATASAN

Dukungan Pemprov Kaltara terhadap upaya penegakan mata uang Rupiah di wilayah perbatasan, memang bukan isapan jempol semata. Gubernur mengatakan, Pemprov Kaltara secara tidak langsung bekerjasama dengan BI untuk upaya ini.

"Pemprov Kaltara terus berupaya mengimbangi peredaran mata uang Rupiah atas Ringgit di wilayah perbatasan. BI juga telah melakukan sejumlah program kegiatan untuk mengimplementasikannya," kata Irianto.

Diharapkan, BI dapat pula menjalin keterlibatan bank lokal. "Khususnya di wilayah Sebatik, Krayan dan perbatasan lainnya di Kaltara, keterlibatan BI bekerjasama dengan bank lokal diharapkan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat di sana," urainya.

Di Krayan misalnya, dikatakan Gubernur, seperti laporan dari Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (PPN) Samuel ST Padan, Pemprov Kaltara memprogramkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal di sana. "Dengan begitu, mata uang Rupiah akan semakin banyak berputar disana. Begitupula afiliasinya dengan program pemerintah sejenis, seperti Dana Desa dan lainnya," ungkap Irianto.

BI juga diharapkan menjadi leader atas program-program penguatan dan penegakan Rupiah di perbatasan. "Gerakan pemberdayaan potensi lokal di Krayan, dengan dukungan pihak BI dan perbankan itu, realisasinya dengan pembelian produksi potensi lokal unggulan masyarakat disana. Seperti, beras Adan, kopi Krayan, dan lainnya. Jadi, seluruh hasil pertanian atau perikanan unggulan masyarakat Krayan atau perbatasan lainnya diberdayakan. Bahkan, kalau memungkinkan potensi itu diekspor," jelasnya.

Dalam upaya menggenjot peredaran Rupiah juga barang lokal di wilayah perbatasan ini, Pemprov Kaltara melalui Biro PPN akan memaksimalkan keberadaan dan fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada. "PLBN ini tak hanya menjadi pusat pengawasan perlintasan orang, tapi juga dimaksimalkan untuk perlintasan ekspor barang lokal ke negara tetangga," beber Irianto.

Biro PPN juga akan mengoptimalkan forum kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Dalam hal ini, Biro PPN akan melibatkan pihak perbankan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta sektor swasta untuk pengembangan potensi lokal di perbatasan.