Gubernur Minta Pengelolaan Keuangan Harus Makin Baik

Jakarta (Antaranews Kaltara) - Bertempat di Ballroom Gedung Dhanapala Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie turut hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, Kamis (20/9).

Turut hadir dalam Rakernas yang dibuka oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ini, sejumlah menteri kabinet kerja, perwakilan lembaga negara, serta sejumlah kepala daerah. "Kegiatan ini penting. Untuk itu, saya sengaja hadir langsung. Banyak informasi dan masukan bermanfaat yang kita peroleh dari acara ini," kata Gubernur.

Dengan tema, Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat, Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan profesional. Di samping juga untuk menjaga momentum pencapaian program-program prioritas.

Gubernur mengatakan, mengutip penyampaian Menkeu saat membuka Rakernas, tantangan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini daya saing SDM di Indonesia, masih kalah dibandingkan dengan negara lain. "Disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, Indonesia berada di urutan 77 dari 119 negara di dunia dalam peringkat Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2018,” ungkap Irianto. Atas dasar data tersebut, peningkatan SDM menjadi prioritas penting yang perlu menjadi perhatian.

Dalam kesempatan itu, kata Gubernur, Menkeu juga menyampaikan, bahwa secara umum pengelolaan keuangan baik di kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah di Indonesia sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya saja ada beberapa hal yang masih menjadi catatan, sesuai hasil audit oleh BPK RI. Yaitu, masih adanya temuan yang berulang.

Antara lain, sebut Gubernur, mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian masih adanya ditemukan belanja yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memadai. Juga mengenai pengelolaan aset yang masih belum tertib. “Ini akan menjadi perhatian kita semua, tak terkecuali di lingkup Pemprov Kaltara. Meski kita sudah 4 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP, bukan berarti kita tanpa ada kekurangan. Evaluasi terus kita lakukan, hal-hal yang masih menjadi kekurangan kita perbaiki. Utamanya pada beberapa hal seperti yang disampaikan Ibu Menteri tadi," kata Irianto.

"Kuncinya adalah berpedoman pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hindari kekeliruan dengan kehati-hatian. Utamakan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang tak kalah pentingnya, sering saya sampaikan; bekerja dengan ikhlas dan niat yang baik. Insya Allah hasilnya akan baik," ulas Irianto.

Dalam acara pembukaan Rakernas, Menkeu juga menyampaikan, instansinya bakal menerbitkan buku yang mendokumentasikan perjalanan neraca keuangan di Indonesia sejak 12 tahun terakhir. "Dari mulai negara yang tidak punya neraca, kita belum punya neraca 12 tahun yang lalu yang kemudian neracanya diaudit dan dalam bentuk disclaimer, sekarang menjadi RI yang punya neraca mayoritas laporan keuangan pusat dan daerah WTP," ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, semakin baiknya perjalanan pengelolaan uang negara baik di tingkat pusat dan daerah dapat dilihat dari laporan neraca keuangan di kementerian/lembaga ataupun di pemerintahan daerah yang semakin transparan, serta memperoleh pengakuan dari BPKP.

Sri Mulyani meminta agar capaian pemerintah pusat dan daerah yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tahun anggaran 2017 tidak membuat kinerja pemerintahan dan lembaga puas diri. Capaian laporan keuangan yang mayoritas WTP ini harus menjadi motivasi bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kinerjanya. "Saya pernah kerja di Bank Dunia, jadi saya tahu betul banyak negara di dunia yang tidak punya neraca, lalu ada yang punya neraca tapi tidak pernah baik dan tidak pernah WTP walau sudah bertahun-tahun. Jadi ada saatnya kita boleh syukuri capaian kita, tapi jangan terlena dengan titik ini," tutup Menkeu.