Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Proyek strategis daerah maupun nasional yang dikerjakan di daerah, penting untuk diamankan dan dikawal pelaksanaannya. Ini untuk menghindari dan mengatasi berbagai hambatan yang dapat menyebabkan proyek tersebut tersendat realisasinya. Atas dasar itu, pemerintah pun bersinergi dengan pihak Kejaksaan Agung dan membentuk Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D). Ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Syaiful Herman saat membuka Sosialisasi TP4D di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/10).
Dalam manifestasinya di lapangan, TP4D melibatkan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) di masing-masing provinsi. Untuk Kaltara, sendiri TP4D berasal dari pihak Kejati Kalimantan Timur (Kaltim). “Sesuai fungsinya, maka TP4D adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di institusi pemerintah agar program pembangunan yang dilakukan pemerintah berlangsung efektif dan optimal,” kata Syaiful.
Ada sejumlah proyek strategis daerah dan nasional di Kaltara. Untuk proyek strategis nasional, di antaranya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Mangkupadi-Tanah Kuning. Adapula proyek strategis lainnya, seperti Kota Baru Mandiri (KBM), Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lainnya. “KBM misalnya, sebelum direalisasikan pembangunan fisiknya, kita perlu menggandeng TP4D untuk berkoordinasi dari aspek hukum mengenai penyediaan tanahnya,” jelas Syaiful. Begitu pula dengan KIPI, TP4D diharapkan dapat memberikan pendampingan sehingga dapat terwujud secara konstitusional.
Secara internal, TP4D merupakan sinergi antara bidang intelijen, bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), dan bidang tindak pidana khusus (Tipidsus). Bidang intelijen bertugas untuk melakukan pengawasal dan pengamanan atas fisik pekerjaan sehingga terhindar dari beragam hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu pekerjaan. Bidang Datun sendiri, berperan untuk memberikan pendapat hukum keperdataan. Sementara bidang tipidsus akan melakukan pemeriksaan apabila saat pengawalan dan pengamanan pekerjaan ditemukan bukti awal yang cukup mengenai adanya penyimpangan.
“Sangat diharapkan, dengan adanya pendampingan TP4D maka para PPK atau Bendahara program pembangunan di Provinsi Kaltara tidak ragu lagi melaksanakan kegiatannya sehingga penyerapan anggaran dapat lebih maksimal,” timpal Rosalina Sidabarida, Sekretaris TP4D.
Selain sosialisasi, kemarin juga dilakukan tinjauan ke sejumlah proyek strategis yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bulungan oleh TP4D Kejati Kaltim yang didampingi pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara. Proyek yang ditinjau, yakni Gedung Hijau Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B), lahan KBM dan Rumah Susun (Rusun) ASN. “Tim ini awalnya dibentuk untuk proyek strategis nasional, hanya pada kenyataannya proyek TP4D ini banyak terdapat di daerah, baik provinsi dan kabupaten. Sehingga instansi pemerintah, baik OPD yang melakukan kegiatan ini, dapat mengajukan permohonan kepada Kejati untuk disupervisikan. Kemudian, tim kejaksaan akan melihat, memperhatikan serta melakukan pengawasan dan pengawalan sampai dengan terlaksananya proyek ini dengan benar,” kata Suheriyatna, Kepala DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara di sela kunjungan.
TP4D akan menyimak laporan harian dan penyebab keterlambatan sebuah proyek sehinggatidak terjadi penyimpangan di lapangan. “Di Kaltara sendiri, sudah ada beberapa proyek yang dilakukan pengawalan oleh PIP2B. Di antaranya, 3 proyek yang kita tinjau hari ini,” tutup Suheriyatna.
Hindari Penyimpangan, Proyek Strategis Kaltara Dikawal TP4D
PENGAWALAN : TP4D Kejati Kaltim bersama Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna dan jajaran terkait lainnya saat melakukan tinjauan ke sejumlah proyek strategis yang menjadi sampling pengawalan dan pengamanan TP4D di Kaltara, Rabu (10/10). (humasprovkaltara)
