Pelabuhan Bunyu akan Dibangun 2020

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Rencana pemerintah membangun pelabuhan speedboat dan kapal ferry di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan terus berproses, dengan target pembangunan fisik pada 2020. Lokasi pembangunan pelabuhan tersebut berada di samping dermaga milik PT Pertamina, berdekatan dengan kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Bunyu. Lokasi ini sesuai dengan hasil studi kelayakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara terhadap 4 lokasi.

Saat ini pelabuhan yang diusulkan dibangun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini dalam tahap penyelesaian (laporan akhir) Survei Investigasi Desain dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan oleh Direktorat Kepelabuhanan-Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub.

Berdasarkan laporan dari Dishub Kaltara, Kemenhub yang akan membangun pelabuhan tersebut dengan kemampuan anggaran yang mereka miliki. “Pada Rabu (24/10) lalu, Kepala Dishub Kaltara-Taupan Madjid, saya tugaskan untuk menghadiri rapat dengan Dirjen Perhubungan Laut di Kemenhub. Pelabuhan Bunyu, saat ini sedang dalam tahap asistensi oleh Kemenhub, dan kita berharap pada 2020 bisa dibangun,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di ruang kerjanya, Senin (29/10).

Gubernur mengungkapkan, saat ini masyarakat masih menggunakan pelabuhan milik PT Pertamina untuk berpergian dengan transportasi laut. Irianto memastikan, tahun depan akan dilakukan penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Dalam pembangunan pelabuhan, dokumen perencanaan harus lengkap dan merupakan suatu kesatuan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan proses pembangunan,” ulas Gubernur.

Direncanakan Pelabuhan Bunyu, selain dapat digunakan untuk dermaga speedboat, juga akan dilalui oleh kapal besar. Jika selesai, Irianto berharap Pulau Bunyu masuk ke dalam jaringan kapal trayek perintis. Berkaitan dengan lahan yang rencananya akan dihibahkan oleh PT Pertamina, akan diproses. “Hibah itu akan diproses dari PT Pertamina ke Dirjen Perhubungan Laut,” ungkap Irianto. Lebih jauh, pembangunan pelabuhan di pulau penghasil minyak itu merupakan permintaan masyarakat dengan tujuan mengurangi disparitas harga barang. Sulitnya akses ke Pulau Bunyu menjadi pemicu naiknya harga barang.

Sementara itu Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid mengungkapkan, di Kaltara masih banyak pelabuhan yang belum terstandar. Di antaranya, pelabuhan speedboat di Nunukan dan Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor, Bulungan. Sedangkan Tarakan, kini sudah dalam proses pembangunan. “Yang Nunukan dan Kayan II masih belum bisa dibangun secara optimal, karena statusnya masih dikelola pemerintah daerah setempat. Kami hanya bisa membantu yang umum saja, seperti Kayan II beberapa waktu lalu kami bantu perbaikan tempat parkirnya,” ujar Taupan.

Kendati demikian, Dishub Kaltara telah memiliki rencana untuk pembenahan semua pelabuhan. Di pelabuhan Nunukan, juga akan memperbaiki kerusakan-kerusakan. Namun, untuk pengembangan seperti Pelabuhan Tengkayu I, meski belum bisa, pihaknya tetap akan membuat menyusun desainnya.

Apalagi, dia menilai aktivitas penumpang di pelabuhan speedboat Nunukan sudah cukup banyak. Dengan demikian, sudah sepantasnya dikembangkan. Pihaknya juga berencana membentuk unit pelaksana di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia itu. Jika status pengelolaan sudah beralih ke provinsi.

Hanya saja, dia menyatakan untuk membuat UPTD memerlukan waktu. Mulai dari pembuatan naskah akademik pertama, naskah akademik terakhir. Jika sudah ada naskah akademik resmi, akan diberikan ke Gubernur untuk pembentukan dan menempatkan personel. Dengan demikian, Dishub Kaltara sendiri akan menunggu penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dan Nunukan agar proses pembangunan bisa segera dilakukan.