Hal itu disampaikan Sekrestaris Desa Salimbantu Hermansyah di Tanjung Selor, Jumat terkait pemanfaatan dana yang diatur dalam PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer ke rekening pemerintah desa.
"Keberhasilan Desa Salimbatu di Kabupaten Bulungan karena transparansi dalam menjalankan program dan kegiatan," ujarnya.
Secara umum ia menuturkan berbagai tahapan yang memang menjadi alur penyusunan hingga pelaksanaan sejak rencana kerja anggaran (RKA), anggaran pembangunan dan belanja (APB) Desa, APB Desa Perubahan, dan pelaksanaan APB Desa itu.
Proses berawal dari usulan dari berbagai kelompok warga atau konsolidasi partisipan, agregasi kepentingan, memilih skala prioritas program, masukan ini dibawa ke musyawarah desa, dan disampaikan pagu yang 2018 mencapai Rp981,833 juta.
Proses selanjutnya tim penyusun untuk program skala prioritas hasil usulan musyawarah pembangunan desa, kemudian dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa dan itu menjadi dokumen pelaksanaan untuk satu tahun anggaran.
"Kami juga membuat banner pagu dan pemanfaatannya dipampang depan Kantor Desa dan ini dibuat sebelum dana cair sehingga seluruh warga bisa melihat langsung program usulan mereka berserta alokasi dananya," katanya.
Setelah dana cari, warga kembali diundang sebebelum pemanfaatannya. Saat proses juga dilaporkan secara priodik mulai dari 0 persen, 50 persen hingga 100 persen berserta bukti fisik baik pemangunan maupun pembayarannya.
"Jadi kami sangat terbuka dari proses awal sampai selesai semua warga ikut terlibat dalam pengawasannya. Dan kami juga menjelaskan bahwa dana desa hanya untuk tiga, yakni pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan," ujar dia.
Mengenai semenisasi yang banyak jadi sorotan karena dianggap berhasil mengubah wajah Desa Salimbatu hanya sebagain dari program dana desa, yakni bidang pembangunan.
***3***
