Kucurkan Rp 7 M untuk Pembebasan Lahan

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tahun ini mengucurkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi sebesar Rp 7 miliar guna pembebasan lahan guna peruntukkan pembangunan Pelabuhan Pesawan yang berada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. “Tahun ini kita targetkan tuntas. Sehingga 2020 mendatang pembiayaan pembangunan fisiknya bisa dianggarkan oleh pemerintah pusat,” ungkap Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid.

Prosesnya, yang pertama akan dilakukan pematokan pada lahan seluas 60 hektar, setelah itu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan membuat peta bidang. Peta bidang tersebut yang menjadi dasar oleh jasa appraisal untuk melakukan penilaian. Setelah ada perhitungan harga dari tim appraisal, barulah akan dilakukan negosiasi. “Sebab lahan yang mau dibebaskan itu diatas 5 hektar. Jadi menjadi ranahnya BPN,” katanya.

Jika tahapan tersebut sudah tuntas, Dishub Kaltara langsung mengusulkannya ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nantinya, Kemenhub yang akan menganggarkannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-nya, jika status lahan sudah clear and clean. “Jangan sampai sudah ada uangnya. Tapi tanah bermasalah itu yang biasa menjadi polemik, kita tidak mau seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, dana pembebasan Rp 7 miliar itu masih belum diketahui cukup atau tidaknya. Pasalnya, itu bergantung hasil dari penilaian jasa appraisal nanti. “Kita siapkan Rp 7 miliar, itu asumsi kita. Jika memang dalam penilaiannya kurang maka akan kita tambah pada APBD-P atau anggaran tahun depan,” katanya.

Dalam mendukung pembangunannya, berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) kembali mengalokasikan Rp 700 juta untuk pembangunan ruas jalan dari Selimau III menuju Pelabuhan Pesawan. Sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No. 09/2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM). Presiden menginstruksikan kepada 12 Kementerian untuk mendukung percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. “Hal tersebut untuk mendukung Inpres tersebut. Sehingga sinergitas dengan KBM Tanjung Selor, mulai dari bandara dan pelabuhan itu harus mendukung,” bebernya.

TAHAP IV DIANGGARKAN Rp 20 MILIAR

Sedangkan pelabuhan lainnya, seperti Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan, tahun ini juga akan kembali dilanjutkan. Pelabuhan yang kini memasuki pengerjaan tahap IV tersebut, melalui APBD provinsi dianggarkan sebesar Rp 20 miliar untuk dilakukan sejumlah pengerjaan struktur pada bagian atas bangunan. Selain itu, Dishub juga akan segera membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) pelabuhan tersebut. “Kita kejar tahun ini pembentukan UPTD Tengkayu, tidak cuma Tengkayu tetapi juga pelabuhan Liem Hie Djung. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat,” kata Taupan.

Sebagai informasi, pada 2017 pembangunan Pelabuhan Tengkayu tahap I dianggarkan Rp 19 dengan pengerjaan reklamasi. Berlanjut ke tahap II Rp 19 miliar pengadaan pancang, dan tahap III sebesar Rp 35 miliar Rp 35 miliar dilakukan pemancangan dan pembuatan lantai trestle.