Gubernur Jawab 4 Masalah Perawat di Kaltara

Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengutarakan jawaban atas 4 persoalan yang dihadapi perawat di Indonesia, khususnya Kaltara usai membuka Seminar Nasional Keperawatan dalam rangka HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-45 di Gedung Pertemuan Lantai 6 RSUD Tarakan, Minggu (24/3).

Persoalan pertama, terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) profesi perawat. “Upaya terkait hal ini sudah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dan telah ada hasilnya. Ini direalisasikan, karena saya sangat mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, utamanya tenaga kesehatan. Upaya ini akan terus dilakukan, dan terus dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitasnya oleh Pemprov Kaltara,” kata Gubernur.

Persoalan kedua, terkait usulan pemberian tunjangan resiko kerja bagi tenaga keperawatan. Dijelaskan Irianto, untuk urusan yang satu ini, Pemprov Kaltara perlu mengkalkulasikan kemampuan keuangan daerah dengan berbagai komponen yang menjadi indikator pemberian tunjangan tersebut. Salah satunya, jumlah tenaga perawat. “Apabila di Kaltara ada sekitar 3.800 perawat, sementara tunjangan resiko kerja yang diberikan sekitar Rp 300 ribu per bulan maka dalam setahun dibutuhkan anggaran sekitar Rp 13,8 miliar. Ini jumlah yang tidak sedikit, saya kira,” jelas Gubernur.

Pemberian insentif semacam ini, sejatinya juga sudah dilakukan Pemprov Kaltara kepada tenaga pendidik dan kependidikan. “Belajar dari pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan ini, dalam perjalanannya, penyalurannya ternyata kurang baik. Tahun lalu, Pemprov menurunkan tim audit dan hasilnya didapati temuan adanya insentif guru yang tidak tersalurkan atau semacamnya,” urai Irianto.

Gubernur berharap, apabila tunjangan resiko kerja kelak direalisasikan, diharapkan hal yang terjadi terjadi terhadap penyaluran insentif guru tidak terulang. “Untuk mengatasi penyaluran yang lambat atau tidak lancar ini, Pemprov Kaltara bekerjasama dengan Bankaltimtara membuat sebuah inovasi, berbentuk kartu ATM untuk para guru penerima insentif. Jadi, insentif tersebut langsung disalurkan ke rekening penerima. Hal ini ternyata disambut baik pihak perbankan, dan BNI menawarkan diri untuk bekerjasama juga,” tutur Irianto. Dikabarkan, launching kartu ATM tersebut akan dilakukan pada 4 April mendatang.

Hal lain yang dipikirkan Irianto sebelum menetapkan pemberian tunjangan resiko kerja, adalah dampak permasalahan yang akan muncul. “Sekali lagi, untuk usulan tunjangan bagi perawat ini, saya akan mengkalkulasikannya dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terkait kemungkinan direalisasikan, besaran juga resiko yang mungkin timbul. Bila perlu, Pemprov akan mengajak pemerintah kabupaten/kota di Kaltara untuk ‘urunan’ memberikan tunjangan ini,” ulas Gubernur.

Persoalan ketiga, terkait penempatan tenaga perawat di setiap desa di Kaltara. “Ini gagasan yang baik, hanya saja sangat diharapkan bupati dan walikota memiliki pandangan yang sama terkait hal ini. Dari itu, sebelum memastikan usulan ini terealisasi, pemimpin di setiap daerah harus mempelajari aturan yang ada sehingga tidak muncul permasalahan baru setelah dilaksanakan,” ungkap Irianto.

Terakhir, persoalan status honorer dan upah tenaga keperawatan yang masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR). “Untuk persoalan ini, saya sebenarnya sudah mengajukan usulan kepada Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk penambahan tenaga kesehatan dan penyuluh dari jalur honorer. Hanya saja, usulan itu belum dapat dipenuhi seluruhnya sehingga Kaltara dijatah beberapa orang saja. Menilik pentingnya hal ini, saya mengajak kepada bupati dan walikota untuk turut memperjuangkan hal ini bersama Pemprov Kaltara,” tutup Gubernur.

Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut hadir Ketua DPP PPNI Harif Fadhillah, Penasehat IDI Kaltara dr H Jusuf SK, Walikota Tarakan dr H Khairul dan ketua DPW PPNI se-Kalimantan serta tamu lainnya.