Gubernur juga prihatin dengan kualitas pendidikan warga disana. “Saya prihatin menerima informasi bahwa warga disini banyak yang lulus SD, namun tak dapat melanjutkan pendidikan menengah pertama atau atas. Apalagi pendidikan tinggi. Dari itu, meski banyak aturan mengenai pembangunan sekolah, saya kira kondisi yang ada disini memungkinkan adanya kebijakan bagi pemerintah kabupaten setempat untuk membangun SD-SMP satu atap disini. Pemprov Kaltara akan mendukungnya,” ungkap Gubernur.
Aspirasi lainnya, adalah pembangunan sumur bor air tanah. Terhadap usulan ini, Gubernur pun menginstruksikan kepada Dinas ESDM dan BPKAD untuk menganggarkan pembangunannya pada tahun depan. “Untuk itu, perlu disurvei lokasinya yang tepat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Gubernur.
Warga juga meminta masuknya program rehab rumah. “Program ini tak bisa seluruhnya diberikan, namun ada syarat atau ketentuannya. Tim yang sudah dibentuk DPUPR-Perkim akan melakukan survei dan mengidentifikasi rumah yang diprioritaskan. Skema bantuannya, dalam bentuk uang atau bahan bangunan senilai Rp 7,5 juta hingga 25 juta per rumah,” ungkap Irianto. Bantuan rehab rumah tersebut, bersistem swakelola oleh pemilik rumah sendiri. Dan, usai pelaksanaan akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa rehab sudah dilakukan dengan baik.
Persoalan telekomunikasi juga disampaikan warga kepada Gubernur. “Untuk usulan pembangunan menara telekomunikasi, nanti akan dipertimbangkan kemungkinannya. Yang pasti, Pemprov terus mendesak pihak operator untuk memanfaatkan menara yang sudah dibangun, salah satunya PT Telkom,” papar Gubernur.
Kualitas kesehatan pun tak luput dari perhatian Irianto. Untuk perihal satu ini, Gubernur menginstruksikan kepada kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan pengobatan gratis dokter spesialis di Dusun Antal. “Terkait keluhan transportasi bagi warga yang sakit disini, dapat memanfaatkan ambulans air yang disediakan secara gratis bagi seluruh warga Kaltara oleh Pemprov. Ini sekaitan dengan program jemput pasien yang dilakukan Dinkes bersama RSUD Tarakan. Setiap pasien, khususnya warga kurang mampu yang menggunakan program ini, biaya pengobatannya ditanggung Pemprov Kaltara hingga sembuh,” tutup Irianto.
