Tarakan (ANTARA) - Para anggota dewan terpilih harus diberi pemahaman mengenai tugas seorang kepala daerah dan jajaran pemerintahan lainnya. Termasuk peraturan terkait tugas dan tanggung jawab anggota dewan. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie saat membuka Training of Trainer (ToT) Orientasi Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di ruang pertemuan Hotel Padma, Tarakan, Rabu (7/8) siang.
Menurut Irianto, pentingnya pemahaman oleh anggota legislatif akan hak, tugas dan tanggung jawabnya tersebut dikarenakan sinergisitas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif penting bagi pembangunan sebuah daerah. “Para trainer, harus mampu memberikan pemahaman akan hak-haknya. Seperti hak interpelasi, dan lainnya. Sehingga anggota legislatif yang kelak dilantik dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya,” ucap Gubernur.
Dengan pemahaman akan hak, kewajiban serta tugasnya maka diharapkan dapat terbentuk lembaga legislatif yang memiliki kepekaan rohani dan rasa berbagi. “Niatkanlah pekerjaan yang diemban tersebut, sebagai sebuah amanah yang nantinya akan bermanfaat bagi orang banyak,” jelas Irianto.
Di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sendiri, Gubernur selalu menganjurkan untuk selalu melakukan perubahan. “Saya berharap, para anggota DPRD nanti tidak kaget, atau tidak faham mengenai kedudukannya, serta aturan main yang berlaku di institusinya. Hal ini penting juga bagi widyaiswara dan trainer lainnya, utamanya soal adanya aturan tak tertulis didalam menjalankan tugas legislatif dan eksekutif,” beber Gubernur. Kelak, 120 anggota legislatif terpilih di seluruh Kaltara tersebut akan mampu menelurkan keputusan politik yang menampung kepentingan banyak pihak.
Anggota Dewan Terpilih Harus Faham Hak dan Kewajibannya
TOT : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama para peserta ToT Orientasi Tugas ANggota DPRD di Lingkungan Pemprov Kaltara, Rabu (7/8) siang. (humasprovkaltara)
