Pendidikan di Kaltara perlu "sentuhan" pemerintah pusat

Tarakan (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Sigit Muryono mengatakan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara) perlu mendapat "sentuhan" dari pemerintah pusat.

"Mulai 12 Januari 2017, saat mulai menjabat, kita mampu merehabilitasi SMA Negeri 1 Nunukan dan SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Dan perlu diyakini untuk didukung pemerintah pusat untuk dapat 'sentuhan'," kata Sigit.

Dijelaskannya untuk standar nasional pendidikan itu ada delapan yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan.

"Jadi ujungnya, standar kompetensi lulusan, jadi kalau lulusan SMA seberapa banyak lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi, kalau SMK seberapa banyak bisa ditampung didunia kerja," kata Kepala Disdik.

Sedangkan kalau bicara sarana dan prasarana (sapras)menurutnya baru seperdelapan dan sarpras tidak menjadi kendala, karena ujungnya mutu lulusan.

Sebelum mutu lulusan harus bagaimana pengendalian dan kualitas lembaga pendidikannya. Buktinya dengan akreditas dari delapan standar nasional pendidikan dan bila lulus akreditas minimal B.

Namun saat ditanya alokasi APBD Kaltara untuk bidang pendidikan apakah sudah mencapai 20 persen, Sigit enggan untuk menjawabnya, karena dievaluasi tiap tahun.

Sedangkan untuk pembangun sekolah baru ada di wilayah Tanjung Palang Tengah, dari SMA swasta menjadi negeri diupayakan membangun dengan menggunakan APBD bila tidak ada, maka diupayakan Unit Sekolah Baru (USB) menggunakan APBN.

"Pembangunan sekolah baru, diupayakan dikawasan zona PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk menampung siswa," katanya.
Baca juga: DPD RI Kunjungi Kaltara--Disdik Sampaikan Beberapa Pesan
Baca juga: Sekprov Ingatkan Disdik untuk Inventarisir Aset SLTA