Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerapkan strategi khusus untuk mengatasi kesenjangan penerimaan manfaat sumber daya pembangunan yang terjadi antar individu dan kelompok di semua sektor pembangunan. Yakni, dengan melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG). Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Hotel DC Mega, Tanjung Selor, Selasa (10/9).
Upaya percepatan pelaksanaan PUG dalam PPRG direalisasikan dalam 4 aspek. Yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. “Keempat aspek ini dilakukan secara setara antara kaum perempuan dan lelaki,” tutur Sekprov. Hal tersebut juga sesuai dengan Nawa Cita yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Dimana, negara harus hadir dalam pelayanan fisik dan masyarakat. “PUG ini diamanatkan di setiap lembaga pemerintah. Mulai dari pusat hingga daerah,” jelas H Suriansyah.
Dalam pelaksanaan PUG di daerah, diperlukan pembentukan kelompok kerja (Pokja) PUG. Pokja PUG ini nantinya mendorong terlaksananya PUG di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membentuk focal point dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG. “Saya berharap kegiatan ini dipahami betul-betul, sehingga penyusunan anggaran di masing-masing OPD dapat menerapkan PUG,” tutupnya.
Pemprov Terapkan PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran
RESPONSIF GENDER : Sekprov Kaltara H Suriansyah saat membuka Bimtek Penyusunan PPRG, kemarin (10/9). (humasprovkaltara)
