Tarakan (ANTARA) - Para tokoh adat dan organisasi pemuda di Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan deklarasi menolak paham radikalisme dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Deklarasi tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD KaltaraNorhayati Andris serta disaksikan oleh Kapolda Kaltara, Brigjen Pol Indrajit dan Wakil Walikota TarakanEffendhi
Djuprianto di Tarakan, Sabtu.
Norhayati mengatakan agar masyarakat bersama - sama menjaga kondusivitas daerah masing - masing dari pihak yang ingin memecah belah.
"Masyarakat Kalimantan Utara ini bisa menyatukan diri. Kalau kita terpecah, terkontaminasi hal yang negatif kapan kita bisa bekerja," kata Norhayati.
Selanjutnya kapan anak - anak bisa sekolah dan kapan masyarakat mencapai cita - cita dan harapan, katanya.
Deklarasi tersebut diantaranya
menjunjung tinggi, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU 1945.
Menolak segala bentuk aksi unjuk rasa anarkis, aksi - aksi terorisme dan radikalisme yang dapat memecah belah keragaman suku dan agama.
Mendukung pelantikan presiden dan wakil terpilih tahun 2019 - 2024, dengan menciptakan situasi aman dan kondusif di Kota Tarakan.
Dan menolak segala bentuk ujaran kebencian, berita hoax dan berita adu domba di media sosial.
Serta mendukung TNI dan Polri dalam upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kamtibmas.
Baca juga: Ikuti Deklarasi Damai, Gubernur ajak Jaga NKRI
Baca juga: Para tokoh di Tarakan laksanakan Deklarasi Kebhinekaan
Para tokoh adat di Kaltara deklarasi menolak paham radikal
Deklarasi menolak paham radikalisme dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris di Tarakan, Sabtu (19/10/2019). ANTARA/Susylo Asmalyah
