Hal itu diakui Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie.
Terkait hal itu presiden dalam rencana kunjungan kerja (Kunker) ke Kaltara 18-19 Desember 2019 akan melihat lokasi PLTA di pedalaman Sungai Kayan.
Sebelum rencana Kunker itu, Presiden Jokowi secara khusus mengarahkan agar Provinsi Kalimantan Utara segera membangun PLTA Sungai Kayan awal 2020.
"Arahan itu disampaikan Bapak Presiden pada saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 di Jakarta, belum lama ini," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.
Presiden, kata Irianto bahkan menegaskan akan memantau terus perkembangannya.
PLTA Kayan, menurut Presiden merupakan salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.
Lewat PLTA Kayan juga akan meningkatkan kapasitas "Indonesia yang berdaya saing".
Lewat PLTA, akan terjadi penghematan biaya produksi listrik.
Pasalnya, selama ini, apabila mengandalkan batu bara maka
biaya pokok penyediaan (BPP) listrik mencapai 6 hingga 7 sen dolar AS, sementara apabila menggunakan hydro power BPP hanya sekitar USD 2 sen.
Jokowi berharap dengan pemanfaatan hydro power ini, investor akan berdatangan ke Indonesia, khususnya Kaltara.
Tak hanya PLTA Kayan, di Kaltara juga akan dibangun PLTA di Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau.
Hal itu masih terkait dengan transformasi ekonomi yang tengah dikejar oleh pemerintah, yaitu mencari sumber baru pertumbuhan ekonomi.
Selama ini Indonesia banyak mengekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah, seperti nikel, timah, bauksit, hingga batu bara.
Padahal, apabila komoditas tersebut diolah sehingga menghasilkan produk turunan berupa barang jadi atau setengah jadi maka akan memiliki nilai tambah yang lebih besar.
9.000 MW
Rencana pembangunan PLTA Sungai Kayan ini dibangun di atas lahan 12.000 hektare untuk menghasilkan listrik hingga 9.000 MW (Megawatt).
Pembangunannya diinisiasi oleh PT Kayan Hydro Energy yang digagas sejak 2009.
Kemudian dilanjutkan 31 Oktober 2018, ditandatangani kontrak kerja sama di KSP antara PT Kahayan Hydro Energy dengan China Power.
PLTA di Sungai Kayan akan dibangun sebanyak lima bendungan.
Bendungan pertama menghasilkan 900 MW, bendungan kedua 1.200 MW, bendungan ketiga dan keempat itu 1.800 MW lalu bendungan kelima 3.200 MW sehingga jumlah keseluruhan itu 9.000 MW.
Pembangunan mega proyek PLTA tersebut masuk dalam bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58/2018, sehingga secara periodik tentu akan dilaporkan kepada Presiden RI perkembangannya.
Presiden tidak hanya langsung, sebelumnya melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan
menginstruksikan
agar PLTA segera dipacu pembangunannya.
Gubernur menjelaskan bahwa sebenarnya sedang proses pembangunan tanggul bendungan.
Gubernur beharap agar dalam waktu dekat
Bendungan Kayan I segera beroperasi untuk menghasilkan listrik 900 Megawatt dari proyeksi kapasitas 9.000 MW.
Sementara PLTA lainnya di Kaltara seperti di Mentarang, Malinau saat ini masih proses memenuhi kelengkapan perizinan dan lain-lainnya.
PLTA Sungai Kayan disebutkan melibatkan PT PLN Persero ikut andil dalam rencana investasi potensi hydro power di Kecamatan Peso itu.
Gubernur mengungkapkan, ikut terlibatnya PT PLN Persero dalam investasi PLTA sudah dibicarakan di tingkat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bahkan, PT PLN Persero juga sudah bertemu dengan investor utama PLTA, PT Kayan Hydro Energi.
DukungIKN
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan
salah satu arahan Presiden Jokowi tentang makna stratgis PLTA adalah
dipersiapkan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN (Ibu Kota Negara) baru di Kaltim.
Nantinya, listrik yang dihasilkan dari PLTA Kayan selain untuk mensuplai kebutuhan listrik di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning - Mangkupadi Kaltara, juga akan disalurkan ke calon IKN.
Jika beroperasi maksimal hingga 9.000 MW maka PLTA Sungai akan mampu mendukung bukan akan Kaltara (hanya sekitar 100 MW) namun bahkan tiga kota utama di IKN, yakni Kutai, Balikpapan dan Samarinda sekitar 350 MW).
Dengan kapasitas 9.000 MW bahkan energi listrik PLTA Sungai Kayan bahkan diharapkan bisa dijual hingga ke Sabah dan Serawak.
Ibarat "gula" (PLTA), maka jika sudah beroperasi maka "semut-semut" (berbagai industri) akan tumbuh di Kaltara.
Mengingat sumber energi listrik adalah syarat utama tumbuhnya dunia industri.
Hal lain yang positif bagi masa depan Kaltara adalah Pajak air permukaan (PAP).
Diprediksi akan menjadi salah satu andalan perolehan pajak di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kaltara Busriansyah, besarnya potensi PAP tersebut antara puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun.
Masih perlu kajian lebih jauh. Namun, potensinya cukup besar dibandingkan sektor pajak lainnya.
Guna mengkalkulasikan potensi PAP dengan faktor utama PLTA Kayan, Pemprov Kaltara dalam hal ini BP2RD akan bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda untuk melakukan penelitian dan kajian.
Tim kajian ini juga akan melakukan studi banding ke Sumatera Utara, tepatnya ke Bendungan Sigura-gura.
Melihat begitu banyak
"multiplier effect" pembangunan PLTA Sungai Kayan, maka wajar dapat perhatian khusus Presiden karena bukan hanya bagi manfaat ekonomi rakyat Kaltara namun bagi masa depan nasional.
Baca juga: Presiden Minta PLTA Kayan Mulai Dikerjakan
Baca juga: Presiden: PLTA Kayan segera dibangun 2020
Baca juga: KIPI Kaltara dan PLTA Kayan Masuk Program Prioritas Kalimantan
