Pemprov Kaltara Dukung Prognas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumat, 9 Januari 2026 22:06 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) Arifah Choiri Fauzi digelar di Swissbell Hotel Tarakan, Jumat (9/1). (ANTARA/HO-DKISP Kaltara)

Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen mendukung kebijakan dan program nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Komitmen itu ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) Arifah Choiri Fauzi digelar di Swissbell Hotel Tarakan, Jumat.

"Kehadiran ibu menteri beserta jajaran merupakan suatu kehormatan sekaligus bukti nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap penguatan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya di Provinsi Kaltara," kata Ingkong.

Ingkong menegaskan bahwa komitmen ini diwujudkan melalui penguatan regulasi, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan ramah anak serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

“Kami meyakini melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusta, pemerintah daerah dan organisasi perempuan, berbagai tantangan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak dapat dihadapi secara bersama-sama dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Melalui rakor ini, Ingkong berharap terbangun kesamaan persepsi, komitmen serta langkah-langkah nyata dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi.

Dalam forum ini, Arifah Fauzi turut menyoroti pentingnya percepatan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di seluruh kabupaten/kota.

"UPTD menjadi salah satu strategi yang tepat untuk penguatan transformasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak menjadi Ruang Bersama Indonesia (RBI)," ujarnya

RBI diharapkan dapat menjadi wadah kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka kekerasan, memperkuat ketahanan keluarga serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.