Tim Terpadu Dibentuk Awasi Distribusi BBM di Kaltara

Senin, 20 April 2026 20:21 WIB

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain diwawancara usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait antisipasi antrean berlebih di SPBU karena kenaikan harga BBM nonsubsidi di Kantor DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Provinsi Kaltara, Senin (20/4/2026). (ANTARA/Agus Salam)

Tanjung Selor (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama para pemangku kepentingan akan membentuk tim terpadu pengawasan distribusi BBM. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait antisipasi antrean berlebih di SPBU karena kenaikan harga BBM nonsubsidi.

“Berdasarkan rapat yang kita lakukan pada hari ini, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya adalah membentuk tim terpadu dalam proses pengawasan distribusi BBM,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain Tanjung Selor, Provinsi Kaltara, Senin.

Ia menegaskan, masa kerja tim terpadu ini nantinya selama tiga bulan dan diharapkan bekerja dengan sepenuh hati serta tidak setengah-setengah dalam memperjuangkan hak masyarakat penerima BBM subsidi.

Sebab, lanjutnya, dengan disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi yang begitu tinggi, dikhawatirkan ada oknum nakal yang memanfaatkan hal tersebut. Karena itulah dibentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan.

“Kita tidak mau kerjanya separuh hati. Dikerja hari ini, besok tinggal, terus hari ini kita melakukan sidak, besok ditinggalkan, kita mau bahwa penyaluran BBM subsidi betul-betul ini dinikmati oleh kelompok masyarakat yang penerima subsidi dan yang disubsidi,” tegasnya.

Sales Branch Manager Kaltimut V Fuel Pertamina Patra Niaga, Muhammad Naufal Atiyah mengamini apa yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain soal pembentukan tim terpadu pengawasan distribusi BBM.

“Jadi kami rencana bersama dinas-dinas terkait akan membentuk tim satgas untuk tiga bulan ke depan. Tim dibentuk untuk memastikan bahwa kelancaran distribusi BBM subsidi itu sampai kepada konsumen dengan tepat,” katanya mengungkapkan salah satu kebijakan hasil RDP.

Dalam RDP, jelas dia, utamanya membahas antisipasi antrean membludak karena naiknya harga BBM nonsubsidi. Dari hasil RDP tersebut juga nantinya akan ada inspeksi ke lapangan melalui tim terpadu yang nantinya dibentuk.

“Tadi kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak dan dinas-dinas terkait juga untuk melakukan sidak. Kemudian semua masukan tadi sudah tertuang dalam berita acara nanti dapat kami tindaklanjuti sesuai keputusan. Jadi kami akan melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM, terutama yang subsidi,” ungkapnya.

Termasuk lanjutnya, terkait dengan penggunaan QR Code juga menjadi atensi pihaknya mengawasi dan membuat sistem baru agar penyaluran BBM nanti dari lembaga penyalur kepada konsumen itu jauh lebih ketat.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan sidak-sidak ke SPBU hingga terhadap pengecer yang ada. Seperti itu penegasannya,” bebernya.
Baca juga: 1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina
Baca juga: DPR RI Imbau Masyarakat Jangan Panik Karena Harga BBM Tidak Naik