Pemkab Bulungan Siapkan Kuota 50 PNS Kuliah S1 Tahun 2026

Senin, 27 April 2026 19:55 WIB

Bupati Bulungan, Syarwani membuka Sosialisasi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan di Kantor Bupati Bulungan, Senin (27/4/2026). (ANTARA/Agus Salam)

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, tahun anggaran 2026 menyiapkan kuota 50 orang untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum sarjana mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Borneo Tarakan (UBT).

“Tahun ini kita bisa mengakomodir kurang lebih 50 tenaga PNS yang nanti akan mengikuti RPL dan konsentrasi kita salah satunya adalah di S1 Hukum,” ujar Bupati Bulungan, Syarwani usai membuka Sosialisasi Program Studi Fakultas Hukum UBT di Kantor Bupati Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Senin.

Program studi bekerja sama dengan UBT untuk PNS yang belum sarjana ini kata Syarwani, merupakan upaya Pemkab Bulungan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bulungan.

“Tujuh hari yang lalu saya sudah mengeluarkan surat edaran Bupati Bulungan mengenai peluang kesempatan kepada PNS yang ada di lingkup Pemkab Bulungan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi,” katanya.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan, sebut dia, terdapat kurang lebih 500 ASN di lingkup Pemkab Bulungan yang pendidikannya masih berstatus tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun masih diploma.

Kurang lebih 500 itu, lanjutnya, berada di semua profesi ataupun lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk tenaga kependidikan yang ada lingkup sekolah dan juga tenaga kesehatan.

“Nah itu yang kita coba canangkan dan programkan di tahun 2026 ini melalui skema RPL. Salah satu yang mendapatkan izin penyelenggaraan RPL ini adalah melalui UBT yaitu di fakultas hukum dan juga bidang ilmu kesehatan,” tuturnya.

Karena kuota tahun ini hanya 50 orang, tentu kata Syarwani, ada verifikasi lagi nantinya. Terutama soal usia yang mendekati pensiun. Bukan tidak memberi kesempatan, tapi lanjutnya, dengan ASN yang masih 30-40 tahun, maka ilmu yang didapatkan bisa diterapkan di pemerintahan lebih lama.

“Yang kita dorong adalah teman-teman yang mungkin masih usia 30-40 tahun. Durasi pemakaian ilmunya nanti kalau menyelesaikan studinya itu masih sangat cukup panjang kita bisa gunakan, manfaatkan ilmu dan tenaga teman-teman di setiap OPD itu,” tuturnya.

Paling tidak, kata dia lagi, Pemkab Bulungan dengan program ini bisa membantu untuk membayar uang semester bagi ASN yang ikut RPL.

“Untuk tahun ini kurang lebih Rp1 Miliar. Mudah-mudahan nanti tetap berjalan dan kita evaluasi,” pungkasnya.
Baca juga: Kapolda Kaltara Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personel dan PNS Polri
Baca juga: MK putuskan sanksi pidana bagi pejabat daerah dan TNI/Polri yang tak netral