Pemkab Malinau Tingkatkan Akuntabilitas Tindaklanjuti Evaluasi BPK

Senin, 11 Mei 2026 12:26 WIB

Sekretaris Daerah Malinau, Ernes Silvanus saat menghadiri pertemuan akhir dengan BPK RI terkait pemeriksaan terinci laporan keuangan daerah di Kantor Bupati Malinau, Kabupaten Malinau, Kaltara pada Selasa (5/5/2026). (ANTARA/HO-Diskominfo Malinau)

Malinau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Malinau mempertegas komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan melalui akselerasi penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Langkah strategis ini diawali dengan pelaksanaan pertemuan akhir yang menandai rampungnya fase audit mendalam terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025 di Bumi Intimung.

Sekretaris Daerah Malinau Ernes Silvanus menjelaskan bahwa evaluasi tersebut memetakan berbagai catatan krusial, baik dari sisi administratif maupun substantif, yang harus segera direspons oleh seluruh instansi teknis.

Menurutnya, respons cepat sangat diperlukan guna memastikan setiap poin catatan auditor tidak menjadi beban laporan pada masa mendatang atau muncul kembali sebagai temuan yang bersifat berulang.

Ia memaparkan bahwa sejumlah catatan dari periode sebelumnya masih terdeteksi dalam laporan terbaru.

"Selama rekomendasi tersebut belum dituntaskan secara menyeluruh, maka poin tersebut akan tetap menjadi bagian dari materi pemeriksaan tahunan," terangnya.

Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah diingatkan untuk memanfaatkan sisa waktu enam puluh hari kalender sesuai ketentuan regulasi untuk merampungkan seluruh kewajiban tindak lanjut.

Dalam arahannya, Ernes juga meminta adanya pengetatan verifikasi terhadap penggunaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan alokasi belanja hibah serta program kerja yang bersumber dari pendanaan daerah.

"Sinergi yang kuat antara instansi pengawas internal dengan pihak auditor eksternal sangat diperlukan untuk memecah kendala teknis yang kerap ditemui di lapangan," imbuh Ernes.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menjadwalkan penyusunan rencana aksi secara komprehensif yang akan dihadiri langsung oleh seluruh pejabat berwenang pada pekan ketiga Mei 2026.

Upaya ini diharapkan mampu mempertahankan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas publik di Kabupaten Malinau, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah dipertanggungjawabkan secara tepat sasaran, papar Ernes mengakhiri penjelasannya.