Kawal Program Prabowo-Gibran, DPRD Tarakan Bakal Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis

Minggu, 24 Mei 2026 16:59 WIB

Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Palino. (IST)

Tarakan (ANTARA) - DPRD Kota Tarakan mengambil langkah tegas untuk mengawal program super prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Legislatif memastikan bakal memperketat dan memperluas radar pengawasan terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Penegasan ini disuarakan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Palino. Langkah melipatgandakan pengawasan ini diambil setelah adanya arahan langsung dari Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, yang baru-baru ini diundang ke tingkat pusat untuk menerima instruksi khusus terkait pengawalan program MBG.

Pemerintah pusat meminta seluruh daerah melakukan pengawasan yang sangat ketat agar program nasional ini berjalan mulus dan sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.

Simon Palino, yang juga politisi Partai Gerindra, menyatakan kesiapannya untuk bersikap lebih proaktif dan responsif di lapangan demi menyukseskan program estafet kepemimpinan nasional tersebut.

“Teman-teman Ketua DPRD diundang ke pusat untuk membantu mengawasi secara serius pelaksanaan MBG,” ujar Simon Palino kepada awak media, Senin (20/4).

Ia tidak menampik bahwa sebelumnya pengawasan yang dilakukan legislatif tidak terlalu agresif karena program tersebut masih berada di bawah kendali penuh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, dinamika berubah setelah adanya instruksi berjenjang dari Presiden.

“Kalau sebelumnya saya tidak terlalu keras karena masih dipegang Kepala BGN, tapi karena instruksi langsung dari Presiden melalui Ketua DPRD, saya akan lebih intens lagi dari kemarin,” tegas Simon.

Sebagai manifestasi dari pengetatan pengawasan tersebut, Komisi II DPRD Tarakan dalam waktu dekat berencana memanggil kembali pihak Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pemanggilan ini dilakukan menyusul adanya kebijakan penghentian sementara operasional SPPG beberapa waktu lalu.

Dewan ingin menguliti sejauh mana progres dan tindak lanjut dari perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi catatan krusial operasional mereka. Simon mengungkapkan, berdasarkan informasi awal yang diterimanya, sejumlah SPPG kini mulai berbenah dengan mengambil langkah taktis.

“Ada beberapa yang saya dapat informasi mereka mengambil IPAL portabel. Yaitu sistem IPAL yang secara teknis sudah siap, tinggal dipasang saja,” tutur Simon.

Melalui pemanggilan resmi nanti, DPRD Tarakan ingin memastikan bahwa penggunaan IPAL portabel tersebut benar-benar memenuhi kualifikasi teknis dan ramah lingkungan.

Langkah ini dilakukan agar ketika operasional Makan Bergizi Gratis kembali berjalan penuh, tidak ada lagi kendala lingkungan yang dapat menghambat hak anak-anak sekolah di Tarakan untuk mendapatkan asupan nutrisi terbaik.