
Pemprov Kaltara: Hutan Merupakan Aset Daerah, Nasional dan Global

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan hutan di Kaltara bukan hanya aset daerah, tapi merupakan aset nasional dan global yang harus dilindungi dan dikelola keberlanjutan ekosistemnya secara bersama-sama.
Penegasan itu disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara, Taufik Hidayat saat membuka Kick Off Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan Forest Programme (FP) VI di Luminor Hotel, Tanjung Selor, Selasa.
“Hutan Kaltara bukan hanya aset daerah, tetapi juga aset nasional dan global. Hutan kita berfungsi sebagai penyerap karbon, penjaga keanekaragaman hayati, pengatur tata air, serta sumber penghidupan bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, kata dia, Pemprov Kaltara menyambut baik dipilihnya Kaltara sebagai tempat pertama Kick Off Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan FP VI oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia.
“Kick Off Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan FP VI ini sebagai tanda memulai sebuah langkah nyata bagi lingkungan kita dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan ekosistem mangrove di Provinsi Kaltara,” katanya.
Pelaksanaan FP VI berfokus pada perlindungan konservasi serta pemulihan ekosistem hutan mangrove secara berkelanjutan. Sebab itulah, menurutnya sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pihak menjadi landasan penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Kaltara.
“Kaltara memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Sebagai provinsi yang sebagian besar wilayahnya masih didominasi oleh kawasan hutan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penyangga kehidupan kita saat ini untuk generasi mendatang,” tuturnya.
Kondisi lingkungan secara global saat ini, lanjutnya, dihadapkan pada berbagai tantangan mulai dari degradasi lahan, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya alam, hingga kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang mampu mengimbangkan aspek ekonomi sosial dan lingkungan secara harmonis.
“Pemprov Kaltara memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Direktur Rehabilitasi Rehabilitasi Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut RI, Nikolas Nugroho Surjobasuindro mengatakan terlaksananya Kick Off Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan FP VI di Kaltara menjadi catatan dan kebanggaan karena merupakan daerah pertama yang melaksanakan.
“Jadi Kaltara ini mengawali pelaksanaan kick off pada FP VI, karena ada beberapa provinsi yang lain yang juga mendapatkan alokasi kegiatan dari FP VI ini selain Kaltara, yaitu di Kalimantan Timur, Papua Barat Daya dan Sumatera Utara,” katanya.
Menurutnya FP VI merupakan program atensi Pemerintah Indonesia dan dunia khususnya yang berfokus untuk perlindungan, konservasi, serta pemulihan ekosistem hutan mangrove secara berkelanjutan.
Kawasan ekosistem mangrove, kata Nikolas, menjadi penting karena adanya ancaman perubahan iklim yang bisa menjadi salah satu penyebab naiknya muka air laut.
“Dengan bertambahnya muka air laut, banyak ancaman yang terjadi pada negara kita, karena kita adalah negara kepulauan. Karena itu eksistensi keberadaan mangrove di Indonesia menjadi penting,” ujarnya.
FP VI merupakan program kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenhut RI dengan Pemerintah Jerman untuk perlindungan dan rehabilitasi mangrove.
Baca juga: Kaltara Perkuat Perlindungan Mangrove Melalui Forest Programme VI
Baca juga: Bernilai Ekonomi dan Alam Lestari, Kaltara Konsisten Tanam Mangrove
Pewarta : Agus Salam
Editor:
Susylo Asmalyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
