Bupati Malinau Minta Dukungan Menteri PU Bangun Wilayah Perbatasan

Rabu, 29 Juli 2026 21:09 WIB

Bupati Malinau Wempi W Mawa saat berdiskusi dan meminta dukungan kepada Menteri PU Dody Hanggodo terkait pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara, Senin (27/7) di Jakarta. (ANTARA/HO-ISTIMEWA)

Malinau (ANTARA) - Bupati Malinau Wempi W Mawa meminta dukungan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI) Dody Hanggodo untuk membangun infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya di Kabupaten Malinau.

“Banyak yang saya diskusikan langsung dengan Bapak Menteri PU, terutama meminta dukungan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara, khususnya di Kabupaten Malinau,” ujar Wempi W Mawa saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Rabu.

Wempi mengatakan ia bertemu dengan Menteri PU secara tidak langsung dalam sebuah acara, Senin (27/7) di Jakarta dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyampaikan langsung kondisi infrastruktur perbatasan dan pedalaman di Kabupaten Malinau yang butuh perhatian khusus.

Adapun yang dirinya sampaikan langsung yaitu terkait jalan penghubung antar provinsi yaitu dari Mahakam Hulu, Kalimantan Timur (Kaltim) menuju Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Kaltara dan juga akses jalan dari Malinau ke Krayan, Kabupaten Nunukan.

“Beliau juga sudah mendengar dari banyak pihak menyampaikan hal yang sama. Semoga kondisi keuangan negara di bawah komando Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto bersama para pembantu beliau para menteri bisa memberi solusi untuk daerah Kaltara secara khusus Malinau,” harapnya.

Kedua akses jalan tersebut, kata Wempi, merupakan jalan yang pembangunannya memang kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU dan itu diakui oleh Menteri PU.

“Menteri PU mengiyakan itu kewenangan nasional dan menyatakan akan segera membangun,” katanya Wempi.

Menteri PU, lanjutnya, menjelaskan bahwa jalan perbatasan memang menjadi perhatian pemerintah pusat. Namun karena menggunakan anggaran dengan skema pinjaman, maka ada proses terlebih dahulu di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Bapak Menteri PU mengatakan menunggu proses dulu dari Bappenas karena menggunakan dana pinjaman dan diharapkan akhir tahun atau di awal tahun 2027 sudah ditandatangani,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ia juga menyampaikan soal belum terbangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Krayan yang di mana sebelumnya sudah dimulai pembangunan pada saat pandemi Covid 19, tapi hingga sekarang belum dilanjutkan.

“Untuk infrastruktur perbatasan, khususnya jalan sudah saya mohonkan dukungan kepada Bapak Menteri PU untuk menuntaskan. Beliau menegaskan untuk menuntaskan itu,” katanya.

Untuk diketahui, Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah 52 persen dari luas wilayah Kaltara dan berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2024 terdapat 87.582 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 2,25 jiwa/km².

Kabupaten Malinau memiliki 15 kecamatan dengan 109 desa dan lima kecamatannya berada di wilayah perbatasan yang panjang perbatasan daratnya dengan negara tetangga Malaysia mencapai kurang lebih 504 kilometer.
Baca juga: Pemkab Malinau jadikan RT ujung tombak penanganan stunting
Baca juga: Pemkab Malinau: Anggaran RT minimal 10 persen untuk tangani stunting

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.