Senator DPD RI Serap Aspirasi Dunia Pendidikan di Kabupaten Malinau

Rabu, 29 Juli 2026 22:17 WIB

Senator DPD RI Marthin Billa melaksanakan reses terkait dunia pendidikan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (29/7/2026). (ANTARA/HO-Prokompim Malinau)

Malinau (ANTARA) - Anggota (Senator) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Marthin Billa melaksanakan reses di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menyerap aspirasi dunia pendidikan.

“Kita melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Malinau, khususnya di dunia pendidikan,” ujar Marthin Billa di Kabupaten Malinau, Rabu.

Senator DPD RI asal Kaltara ini mengaku bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan telah memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah sesuai visi yang telah ditetapkan.

Berbagai informasi ini, kata dia, menjadi bekal penting untuk ia bawa ke tingkat pusat sebagai bahan perjuangan dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kaltara.

“Semua informasi ini akan saya bawa dan menjadi perhatian saya dalam rangka memperjuangkan pembangunan bangsa, khususnya Malinau dan Kaltara, demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Agenda reses kali ini, ia fokuskan perhatian pada sektor pendidikan. Ia dijadwalkan meninjau langsung sejumlah sekolah serta berdialog dengan para guru dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk menyerap berbagai aspirasi di lapangan.

Dia juga akan bertemu dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau guna membahas harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Sinkronisasi kebijakan sangat penting agar pelaksanaan program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif,” katanya.

Menanggapi aspirasi terkait kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diusulkan kembali kepada pemerintah kabupaten, Marthin menegaskan aspirasi tersebut akan menjadi salah satu masukan yang dibawanya ke pemerintah pusat.

Setiap daerah, kata dia, memiliki kondisi yang berbeda. Ada daerah yang mendukung pengelolaan SMA berada di tingkat provinsi, namun ada pula yang menilai kewenangan tersebut lebih tepat tetap dikelola oleh pemerintah kabupaten.

“Khusus Malinau, aspirasinya agar kewenangan itu tidak ditarik ke provinsi karena dinilai masih mampu melaksanakan program pendidikan dengan baik. Hal ini tentu akan kami sampaikan,” katanya.

Wakil Bupati (Wabup) Malinau Jakaria yang menerima langsung kunjungan senator mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian rencana reses Senator DPD RI di Kabupaten Malinau.

“Kami dari Pemkab Malinau turut menyampaikan berbagai aspirasi dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, khususnya di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujar Jakaria.

Salah satu hal yang menjadi pembahasan utama, kata Wabup, adalah berbagai program inovasi Pemkab Malinau dalam membangun SDM. Menurutnya pembahasan terkait SDM tersebut sebagai upaya bawa Kabupaten Malinau memerlukan dukungan pemerintah pusat mengingat kondisi geografis Malinau yang berbeda dengan daerah lain.

“Geografis kita tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Malinau merupakan daerah pedalaman, di mana lebih dari 90 persen wilayahnya merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat permukiman masyarakat, sekolah dan fasilitas yang membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Kondisi tersebutlah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Malinau dalam menghadirkan layanan pendidikan yang merata, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Selain itu, Pemkab Malinau juga menyampaikan hal lainnya terkait peningkatan SDM Kabupaten Malinau melalui dunia pendidikan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Marthin Billa yang telah mendengarkan berbagai aspirasi pemerintah daerah dan berkomitmen membantu mengawal persoalan-persoalan yang masih dihadapi Malinau, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan,” tuturnya.
Baca juga: Pemkab Malinau jadikan RT ujung tombak penanganan stunting
Baca juga: Pemkab Malinau: Anggaran RT minimal 10 persen untuk tangani stunting

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.