Bimtek proses kenaikan pangkat tingkatkan kualitas ASN Malinau

Malinau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus meningkatkan pemahaman dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengusulan Angka Kredit untuk Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau Mekhendri mengatakan bimtek diselenggarakan BKPP Kabupaten Malinau bekerja sama dengan Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasin dan diikuti para pejabat fungsional dari berbagai perangkat daerah.

“Kenaikan pangkat merupakan hak setiap PNS sekaligus bentuk penghargaan negara atas prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas aparatur sipil negara. Karena itu, kita selenggarakan bimtek ini,” ujarnya dalam pembukaan bimtek di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Senin.

Alasan bimtek dilaksanakan, kata Mekhendri, karena proses pengusulan angka kredit masih menjadi tantangan bagi banyak pejabat fungsional.

Hal itu, lanjutnya, karena adanya berbagai perubahan regulasi yang terus berkembang sehingga PNS harus diberikan pemahaman agar tidak menimbulkan kebingungan dan usulan kenaikan pangkat tidak terlambat diproses.

“Masih ada pegawai yang terlambat naik pangkat bukan karena kinerjanya kurang baik, tetapi karena belum memahami secara teknis penyusunan dokumen pengusulan angka kredit sesuai ketentuan terbaru,” katanya.

Kalau tidak paham dan proses naik pangkat terlambat, kata Kepala BKPP Malinau, maka kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hak pegawai, tetapi juga memengaruhi capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

“Karena itu, BKPP menginisiasi pelaksanaan bimtek dengan menghadirkan narasumber langsung dari BKN sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur terhadap mekanisme pengusulan angka kredit,” ujar dia.

Vicke Natalia, narasumber dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Malinau atas komitmennya dalam meningkatkan kualitas manajemen ASN melalui kegiatan tersebut.

Menurutnya, bimtek ini menjadi bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan karier pejabat fungsional, sekaligus menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman terkait mekanisme pengusulan angka kredit.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun pemahaman yang sama sekaligus menjadi ruang diskusi terkait kendala-kendala yang selama ini dihadapi,” ujar Vicke.

Dia menambahkan, pengelolaan jabatan fungsional yang baik akan berdampak pada proses kenaikan pangkat yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua sehingga pengelolaan jabatan fungsional di Kabupaten Malinau berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Ernes Silvanus saat membuka bimtek tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan kepegawaian yang profesional, tertib, dan berbasis sistem digital dalam proses kenaikan pangkat PNS.

Karena itu, ia mengapresiasi BKPP Kabupaten Malinau bersama Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin yang telah memfasilitasi bimtek sebagai upaya meningkatkan pemahaman ASN, khususnya pejabat fungsional, mengenai mekanisme pengusulan angka kredit melalui sistem elektronik.

“Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang sangat penting untuk meningkatkan tata kelola kepegawaian yang profesional, adaptif, dan berbasis digital,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan sistem kenaikan pangkat melalui mekanisme angka kredit masih menjadi tantangan bagi banyak ASN non-guru yang sebelumnya belum terbiasa dengan pola tersebut. Karena itu, menurutnya, seluruh perangkat daerah perlu aktif mendampingi pegawai agar tidak mengalami kendala administrasi.

Sekda juga menyoroti pentingnya kehadiran sistem informasi kepegawaian yang mampu mendeteksi pegawai yang akan memasuki periode kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji berkala.

Dengan demikian, kata dia, BKPP maupun organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mengingatkan pegawai lebih awal tanpa harus menunggu mereka mengajukan sendiri.

“Harusnya sistem sudah memberi tahu siapa yang akan naik pangkat, siapa yang akan pensiun, atau dokumen apa saja yang masih kurang. Jangan sampai pegawai terlambat hanya karena tidak mengetahui informasinya,” katanya.

Sekda Malinau turut membagikan pengalaman pribadinya saat pernah mengalami keterlambatan kenaikan pangkat akibat persoalan administrasi. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran agar pelayanan kepegawaian saat ini semakin baik dan tidak lagi merugikan hak ASN.

Ia meminta seluruh kepala OPD, sekretaris, serta pengelola kepegawaian di masing-masing instansi untuk aktif mengawasi dan mendampingi proses pengusulan angka kredit pegawai. Selain itu, setiap angka kredit yang diajukan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

“Kita jangan mempersulit. Tugas kita sebagai pimpinan adalah mendorong, mengingatkan, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Sebab, kata Ernes mengingatkan, jabatan fungsional memiliki peran strategis yang sama pentingnya dengan jabatan struktural. Karena itu ia meminta setiap ASN menunjukkan tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Ernes juga mengajak seluruh ASN di Kabupaten Malinau membangun budaya kerja yang kompak, disiplin, dan saling mendukung demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap pegawai Malinau memiliki karakter yang sama, memiliki visi yang sama, berintegritas, kompak, konsisten, dan berkomitmen sehingga mampu membawa organisasi menjadi lebih kuat dan maju,” ujarnya.
Baca juga: Dukungan Pemkab Malinau, 95 guru raih gelar magister di UNY
Baca juga: Malinau perbanyak kegiatan untuk menghidupkan UMKM dan gerakan ekonomi

Pewarta : Agus Salam
Editor: Susylo Asmalyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.