DPMD Kaltara tawarkan konsep desa zero karhutla lewat skema insentif

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menawarkan gagasan konsep desa zero kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui skema insentif sebagai langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun.

Gagasan tersebut disampaikan oleh Kepala DPMD Kaltara Obed Daniel Lumban Tobing karena menilai karhutla menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

“Kebakaran juga kerap berulang saat musim kemarau, sehingga pencegahan harus dilakukan sejak awal, terutama dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Senin pagi.

Menurut Obed, penggunaan api masih dipilih sebagian masyarakat karena dianggap sebagai cara yang murah, mudah, dan efisien dibandingkan membuka lahan secara mekanis.

Sebagian masyarakat, kata dia, sebenarnya sudah tahu bahwa membakar lahan itu dilarang. Namun, cara ini masih dipilih karena dianggap paling murah dan mudah.

Karena itu, lanjutnya, DPMD Kaltara menawarkan konsep desa zero karhutla untuk mengubah pola penanganan dari yang sebelumnya lebih reaktif menjadi upaya pencegahan sejak dini.

“Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah memberikan insentif kepada desa yang mampu menjaga wilayahnya dari kasus karhutla,” katanya.

Insentif tersebut, sebutnya, dapat berupa peningkatan kapasitas maupun dukungan dana yang dapat dimanfaatkan desa untuk pembangunan.

“Desa yang mampu menjaga wilayahnya tetap bebas karhutla perlu diberikan penghargaan atau insentif. Bentuknya bisa berupa peningkatan kapasitas maupun dukungan dana untuk pembangunan desa,” tuturnya.

Sebab itu dia berharap konsep tersebut dapat diterapkan ke depan sehingga penanganan karhutla tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul.

“Mudah-mudahan konsep desa zero karhutla ini bisa diterapkan. Kita ingin mencegah karhutla agar tidak terus berulang dari tahun ke tahun,” harapnya.

Selain memperkuat pencegahan berbasis desa, Obed menilai dukungan sarana dan prasarana pemadaman juga tetap diperlukan. Di antaranya kendaraan pemadam tipe slip-on, mobil suplai air, hingga armada speedboat untuk menjangkau wilayah perairan.

“Penanganan karhutla juga membutuhkan sinergi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya,” pungkasnya.
Baca juga: Pemprov Kaltara bantu pelaku usaha galian C penuhi syarat perizinan
Baca juga: Kaltara bentuk tim kajian sumber pendapatan baru untuk tingkatkan PAD

Pewarta : Agus Salam
Editor: Susylo Asmalyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.