Kaltara perkuat kesiapsiagaan antisipasi meningkatnya titik panas

Minggu, 13 September 2026 19:09 WIB

Petugas Dishut Kaltara saat memadamkan karhutla di wilayah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara. (ANTARA/HO-Dishut Kaltara)

Tanjung Selor (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kesiapsiagaan dan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul terdeteksinya peningkatan titik panas (hotspot) di Kaltara.

Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDE) Dishut Kaltara, Maryanto mengatakan peningkatan tersebut menjadi perhatian serius meskipun jumlah hotspot Kaltara masih lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi lainnya.

“Jumlah hotspot kita memang masih lebih rendah dibanding beberapa provinsi lain. Namun, kenaikan pada Agustus harus menjadi perhatian. Kita tidak boleh lengah,” ujar Maryanto di Tanjung Selor, Minggu.

Berdasarkan data rekapitulasi Sipongi, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, kata dia, hotspot Kaltara tercatat satu titik pada Januari, satu titik pada Februari, dua titik pada Maret, 10 titik pada April, delapan titik pada Mei, tiga titik pada Juni, tiga titik pada Juli, kemudian meningkat menjadi 183 titik pada Agustus dan 71 titik hingga 11 September.

Secara nasional, lanjut Maryanto, tercatat 34.404 hotspot di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Kaltara berada di peringkat ke-19. Karena ada peningkatan pada bulan Agustus, mendorong Dishut Kaltara untuk memperkuat langkah pencegahan dan deteksi dini di lapangan.

“Setidaknya ada tiga langkah utama yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, memperkuat patroli terpadu dan ground check cepat dengan mengoptimalkan peran KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di seluruh kabupaten/kota,” katanya.

Setiap koordinat hotspot yang terdeteksi melalui sistem Sipongi, maka pihaknya akan tindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan.

Kedua, lanjutnya, meningkatkan sinergi lintas lembaga bersama Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Manggala Agni, tim penegakan hukum Kementerian Kehutanan, TNI/Polri, serta masyarakat. Menurutnya Kolaborasi ini diperlukan agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani lebih cepat.

Sedangkan yang ketiga, lanjut Maryanto, yaitu memperkuat edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) kepada masyarakat dan pemegang izin konsesi hutan. Edukasi ini menurutnya penting untuk mencegah penggunaan api dalam membuka maupun membersihkan lahan.

“Yang paling penting adalah pencegahan. Setiap titik yang terdeteksi harus segera diverifikasi agar kita mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa mengambil langkah secepat mungkin,” ujarnya.

Maryanto menegaskan, peningkatan hotspot harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, masyarakat, pemegang izin dan seluruh pihak terkait memiliki peran penting dalam mencegah karhutla, terutama ketika kondisi cuaca semakin kering.

Oleh sebab itu, Dishut Kaltara berharap peningkatan kewaspadaan dan kerja sama semua pihak dapat menjaga kondisi tetap terkendali.

“Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran di lingkungan sekitar,” pungkasnya.
Baca juga: BPBD Bulungan terima bantuan logistik dari masyarakat tangani karhutla
Baca juga: Warga Sebatik diimbau segera lapor kepolisian jika temukan karhutla

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.