
Pemprov Kaltara perkuat tata kelola Pajak Alat Berat lewat SIBATARAKU

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat tata kelola Pajak Alat Berat (PAB) melalui digitalisasi identifikasi dan monitoring dengan Sistem Barcode Alat Berat Kalimantan Utara (SIBATARAKU).
SIBATARAKU diluncurkan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto di Ruang Pertemuan Gedung Gabungan (Gadis) Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Senin.
“Dengan pengawasan yang semakin modern dan layanan yang semakin mudah, kepercayaan antara pemerintah daerah dan dunia usaha akan semakin kuat,” ujar Denny Harianto.
Karena itu, kata Sekprov Denny, peluncuran SIBATARAKU yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak bagi pelaku usaha yang beroperasi di Kaltara diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha dalam meningkatkan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Menurutnya, pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kaltara.
Sejumlah sektor perpajakan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan PAB, kata Denny, memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
“Seperti jalan yang dilalui, sekolah tempat anak-anak kita belajar, serta fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat, semuanya tidak terlepas dari kontribusi pajak,” katanya.
Sebab itulah, lanjutnya, dengan hadirnya SIBATARAKU untuk memastikan alat berat yang beroperasi di Kaltara dapat terdata dan terpantau secara lebih akurat. Sehingga, pendapat daerah melalui PAB bisa lebih optimal.
Dia menilai ini penting, mengingat aktivitas pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur di Kaltara menggunakan alat berat dalam jumlah besar.
“SIBATARAKU bukanlah beban tambahan. Sistem ini justru memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian hukum dalam pendaftaran alat berat,” tegasnya.
Melalui sistem tersebut, jelasnya, setiap pemindaian dan pemeriksaan dapat terekam sehingga proses pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan tertibnya administrasi perpajakan dan aset juga diharapkan dapat mendukung kredibilitas perusahaan.
Dalam kegiatan tersebut, juga ada penjelasan mengenai aspek hukum kepatuhan pajak daerah. Denny menegaskan, sosialisasi dilakukan sebagai langkah pencegahan menghindari risiko hukum di kemudian hari serta agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya.
Denny mengajak kepada pimpinan perusahaan yang turut hadir agar segera mendaftarkan seluruh alat berat dan mendukung pemasangan barcode SIBATARAKU. Dia juga meminta perusahaan mendaftarkan kendaraan yang beroperasi di Kaltara dengan nomor polisi Kaltara serta melaporkan pemanfaatan air permukaan dan penggunaan bahan bakar secara benar.
Kepada petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda di lapangan, Denny meminta agar pelayanan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan dialogis, tanpa mengurangi ketegasan dalam menegakkan aturan.
Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Saya percaya dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha, kita akan mampu mewujudkan optimalisasi PAD yang berkeadilan, sekaligus mendukung kemandirian fiskal Provinsi Kaltara yang kita cintai bersama,” katanya.
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara: Mendagri diperintah Presiden melihat perbatasan
Baca juga: Kaltara terus suarakan pemekaran lima Daerah Otonomi Baru
Pewarta : Agus Salam
Editor:
Susylo Asmalyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
