dana desa juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warganya
Kulon Progo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat jumlah warga yang mengalami kesulitan air bersih mengalami peningkatan dari 4.150 jiwa bertambah menjadi 8.316 jiwa pada musim kemarau tahun ini.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Suhardiyana di Kulon Progo, Minggu, mengatakan sebanyak 8.316 jiwa yang kesulitan air bersih tersebar di 116 dusun yang berada di 28 desa di delapan kecamatan.

Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Panjatan, Lendah dan Sentolo.

"Kami memperkirakan jumlah warga yang kesulitan air bersih lebih dari 8.316 jiwa. Kami terus memantau distribusi air bersih ke masyarakat supaya mereka tetap bisa mencukupi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari," kata Suhardiyanta.

Baca juga: ASN Kulon Progo bantu 170 tangki air bersih ke wilayah kekeringan


Ia mengatakan sampai saai ini, masih banyak masyarakat mengajukan permintaan bantuan dropping air bersih. Tidak hanya dari pedusunan, permintaan penyaluran air juga datang dari sejumlah rumah ibadah dan sekolah.

"Jumlah wilayah serta jumlah penduduk yang terdampak, terus mengalami peningkatan. Mata air warga banyak yang sudah mengering," katanya.

Sementara itu terkait dengan kekeringan di Kulon Progo, Sekretaris Daerah Kulon Progo Astungkoro mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memastikan, kebutuhan air masyarakat akan tetap dipenuhi hingga datangnya musim hujan tiba.

Hingga saat ini sudah tersalurkan 770 tangki air bersih ke masyarakat, ujarnya.

"Dari koordinasi dengan pihak BMKG, diperkirakan ada kemunduran musim hujan. Kami memiliki 301 tangki air bersih dan siap disalurkan jika datang permintaan," kata Astungkoro.

Astungkoro menjelaskan, air menjadi lebih bermanfaat dibandingkan dengan uang di saat musim musim kemarau. Karena itu, pihak desa di Kulon Progo diminta untuk mencadangkan dana kedaruratan yang diambil dari dana desa, untuk keperluan penanganan kekeringan.

"Selain untuk membuat pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), dana tersebut juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warganya," katanya.


Baca juga: PMI Bantul sebut kekeringan dampak kemarau 2019 lebih panjang

Pewarta: Sutarmi
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019