Saya meyakini melalui pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui SPAM untuk masyarakat, dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihak lain secara keekonomian, dapat dilakukanJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membuka peluang kerja sama dalam penyediaan air aman melalui perpipaan maupun sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia.
"Saya meyakini melalui pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui SPAM untuk masyarakat, dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihak lain secara keekonomian, dapat dilakukan," kata Wapres Ma'ruf saat membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Hotel Kempinski Jakarta, Senin.
Peluang kerja sama kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan asing tersebut dapat menjadi solusi perluasan cakupan layanan air minum yang aman bagi masyarakat, lanjut Wapres.
Baca juga: PDAM Surabaya terapkan ISO antisuap pertama di Indonesia
Kemitraan tersebut juga dapat menghidupkan kembali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang selama ini kalah dengan perusahaan penghasil air minum dalam kemasan (AMDK).
Wapres mencatat konsumsi AMDK sebagai air minum di rumah tangga cukup tinggi mencapai 38,28 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal harga AMDK mencapai Rp2 juta per meter kubik, jauh lebih mahal dibandingkan tarif PDAM.
"Tarif air bersih yang diberlakukan PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp7.000 per meter kubiknya. Di Bogor hanya Rp4.500 per meter kubiknya. Maka tidak heran kalau 40 persen PDAM mengalami kerugian karena tarifnya di bawah nilai full cost recovery," tuturnya menjelaskan.
Baca juga: Suplai air PDAM Solok Selatan terhenti akibat banjir bandang
Penentuan tarif di banyak PDAM juga sering didasarkan secara politis, sehingga dengan kualitas air yang disediakan PDAM masyarakat lebih memilih mengonsumsi AMDK untuk kebutuhan air minum sehari-hari.
"Tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah seringkali tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomis; tetapi populis bahkan politis. Tanpa disadari ini membebani masyarakat yang harus membeli AMDK sebagai sumber air minum utama dengan harga yang sangat mahal," tambahnya.
Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), saat ini capaian akses air minum perpipaan di Indonesia baru mencapai angka 20,14 persen.
Baca juga: Jadi Perumda, PDAM Tirta Pakuan Bogor diharapkan lebih profesional
Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah akan meningkatkan akses penyediaan air minum aman melalui perpipaan hingga mencapai 30 persen.
"Dalam rancangan RPJMN 2020-2024, Pemerintah akan fokus untuk meningkatkan target akses sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan; 100 persen akses air minum layak yang didukung dengan penyediaan akses air minum perpipaan sebesar 30 persen melalui pembangunan 10 juta sambungan rumah tangga," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Baca juga: Tercemar limbah, PDAM Surakarta tutup instalasi pengolahan air
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
