Desakan "lockdown", anggota DPR: Pemerintah minta pendapat ahli

id DPR RI,Covid-19,Komisi IX DPR RI,penanganan corona,virus corona,corona,covid-19,2019-ncov,novel coronavirus 2019,Saleh Partaonan Daulay

Desakan

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. (ANTARA/Dewanto Samodro)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk segera mengajak para ahli epidemologi untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan meningkatnya jumlah WNI yang terinfeksi COVID-19.

Langkah itu, menurut dia sangat diperlukan karena adanya desakan agar Indonesia juga melakukan lockdown sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain karena tentu keputusan terkait hal itu sepenuhnya ada di pemerintah.

"Kalaupun, misalnya, mau di-lockdown, ya silakan. Saya yakin masyarakat akan 'manut', andaikata belum, tinggal diberikan penjelasan saja," ujar Saleh di Jakarta, Jumat.

Baca juga: DPR: Belum perlu "lockdown" atasi COVID-19

Saleh yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI itu menilai untuk mengambil langkah lockdown, tentu ada kriteria sehingga tidak bisa hanya ikut-ikutan karena itu disana peran ahli diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

Saleh menilai apabila lockdown diberlakukan, pemerintah harus memastikan kebutuhan primer warga dapat tercukupi dengan baik, pelajar dan mahasiswa perlu dicarikan alternatif agar bisa belajar mandiri.

Menurut dia, dengan para pekerja, perlu diatur sedemikian rupa sehingga sistem produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

"Kalaupun belum diambil kebijakan lockdown, tapi persiapan ke arah itu tetap diperlukan. Sebab jika sewaktu-waktu diperlukan, semuanya sudah siap, tidak lagi bekerja dari awal," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR: Bentuk Komnas penanganan COVID-19

Politisi PAN itu menilai terkait diambil kebijakan lockdown atau tidak, itu murni didasarkan pada pertimbangan keselamatan warga, tidak boleh ada unsur politik di dalamnya karena murni kerja-kerja kemanusiaan.

Karena itu menurut dia, semua harus bekerja sama dan ikuti semua instruksi dan arahan dari pemerintah dan pihak yang berwenang.

"Tergantung hasil kajian dan analisa para ahli kita. Kita mesti harus percaya kepada mereka dan saya yakin mereka akan memberikan pertimbangan yang objektif dan akademik," ucapnya.

Selain itu menurut dia, sejauh ini pemerintah dinilai belum memberikan panduan terkait dengan kegiatan-kegiatan dan tempat-tempat yang dihadiri banyak orang seperti di sekolah, pasar, mal, rumah ibadah, bis, kereta api, dan lain-lain.

Dia menilai masing-masing tempat itu masih berjalan sebagaimana biasa sepertinya belum ada masalah sama sekali.

Baca juga: DPR akan berikan buku panduan protap penanganan COVID-19 ke Kemenkes

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar