Pengamat: Peran pemimpin lembaga dikti perlu untuk pelarangan rokok

id Pelarangan rokok di kampus, sponsor rokok di perguruan tinggi

Pengamat: Peran pemimpin lembaga dikti perlu untuk pelarangan rokok

Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Edy Suandi Hamid dalam diskusi daring bertema “Pentingnya Pelarangan Total Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok di Perguruan Tinggi untuk mewujudkan Target Penurunan Prevalensi Perokok Pemula,” yang dipantau di Jakarta, Jumat. (19/3/2021). (ANTARA/Devi Nindy)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pendidikan tinggi Edy Suandi Hamid mengatakan peran pemimpin lembaga pendidikan tinggi (dikti) diperlukan untuk pelarangan berbagai hal berhubungan dengan industri rokok guna mengurangi perokok pemula.

“Ketika kita ingin mengendalikan ini, peran dari pemimpin lembaga, rektornya, direkturnya, itu yang sangat penting. Bukan hanya memiliki kepedulian, tapi memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang fundamental dan revolusioner,” ujar Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah itu di Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi bertema “Pentingnya Pelarangan Total Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok di Perguruan Tinggi untuk mewujudkan Target Penurunan Prevalensi Perokok Pemula,” Edy memaparkan pengalamannya saat dahulu menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).

Baca juga: Kajian UI bansos berkorelasi terhadap perilaku merokok

Misalnya menghentikan langsung adanya beasiswa dari industri maupun yayasan yang berkaitan dengan perusahaan rokok, hingga melarang kegiatan kampus yang disponsori industri rokok.

Menurut dia diperlukan ketegasan pimpinan lembaga pendidikan tinggi untuk menghentikan kegiatan mahasiswa yang sumber pendanaannya berasal dari industri tembakau.

"Saya terpaksa merobohkan jalan masuk di UII saat ada kegiatan mahasiswa yang disponsori rokok. Kekhawatiran kita, kita lembaga pendidikan, edukasi, harus menjadi panutan, contoh. Kita tegas menanggung kerugian jangka pendek dari sponsorship, iklan, beasiswa dan yang lainnya,” ujar Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta tersebut.

Edy mengatakan lembaga Pendidikan Tinggi tidak seharusnya menjadi permisif demi sponsor yang berasal dari industri rokok. Seharusnya, berani menolak bentuk kerja sama apapun dengan perusahaan tersebut maupun yang berkaitan dengan itu.

Sebab menurut dia, pendapatan dari cukai rokok yang diterima pemerintah tidak sebanding dengan kerugian ekonomi dan kesehatan yang ditimbulkan sebesar empat kali lipat cukai.

“Harus rasional melihat social benefit cost bagi masyarakat antara cukai dan pengorbanannya, dan ini sangat bergantung dengan kepemimpinan perguruan tinggi,” ujar dia.

Baca juga: Kampanye larangan produksi tembakau bagi anak diserukan asosiasi
Baca juga: Arsul Sani imbau larangan merokok diterapkan di gedung DPR RI
Baca juga: Lingkungan sekolah harus bebas rokok, sebut Komnas PA

 

Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar