"Mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus dengan penetapan yang ditentukan melalui sidang paripuran istimewa DPRD DIY," kata Ketua Paguyuban Dukuh Semar Sembogo, Sukiman di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia saat melakukan audiensi dengan DPRD DIY, hasil sidang paripurna istimewa DPRD DIY itu selanjutnya diserahkan kepada pemerintah pusat dan DPR. DPRD DIY harus segera melakukan sidang penentuan sikap dan disampaikan hasilnya maksimal satu pekan ke depan.
"Kami menuntut adanya sikap dari DPRD DIY untuk mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY tanpa melalui proses pemilihan. Jadi, DPRD DIY tidak perlu menganggarkan dana untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi ini," katanya.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Ismoyo, Mulyadi mengatakan, pihaknya akan menggelar sidang rakyat untuk menentukan dan menetapkan gubernur dan wakil gubernur DIY.
"Kami akan menggelar sidang rakyat untuk menetapkan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah gubernur DIY dan Paku Alam IX sebagai wakil gubernur DIY pada 17 Desember 2010," katanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja), Aji Bancono mengatakan, sesuai dengan demokrasi Indonesia yang berdasar Pancasila, pemerintah pusat juga harus bisa menghormati demokrasi yang berdasarkan kehendak rakyat.
"Pemerintah harus bisa berdemokrasi berdasarkan kehendak rakyat. Jika rakyat menghendaki penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY, pemerintah pusat harus mendukung dan menyetujuinya," katanya.
Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung mengatakan, pihaknya akan segera menentukan sikap melalui mekanisme rapat untuk menghasilkan keputusan.
"Kami akan mengundang seluruh pimpinan fraksi di DPRD DIY untuk melakukan rapat membahas tindak lanjut yang akan diambil terkait dengan tuntutan beberapa elemen masyarakat tersebut," katanya.(*)
(L.B015*E013/H008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
