BKKBN tegaskan stunting dapat menghambat bonus demografi

id BKKBN,Stunting,Demografi penduduk

BKKBN tegaskan stunting dapat menghambat bonus demografi

Tangkapan layar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam Rakor BKKBN dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI secara daring di Jakarta, Kamis (16/9/2021). (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menegaskan stunting (anak lahir kerdil) dapat menghambat berjalannya bonus demografi penduduk yang akan dimiliki oleh Indonesia.
 

“Stunting adalah satu penghambat untuk kita bisa memetik bonus demografi atau sebagai suatu penghambat untuk kita bisa mentransformasikan bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan,” kata Hasto dalam Rakor BKKBN dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI secara daring di Jakarta, Kamis.
 

Hasto mengatakan, pihak yang dapat menentukan apakah suatu negara mampu atau tidaknya memetik bonus demografi tersebut adalah anak-anak dan remaja.
 

Ia menyebutkan apabila anak-anak tersebut lebih memilih untuk melakukan perkawinan dini, kesempatan tersebut dapat lebih cepat menghilang karena akan berakibat pada anak putus sekolah yang menyebabkan anak menganggur dan berpendidikan rendah.
 

Melalui pendidikan rendah itulah kemudian akan diikuti dengan kasus kehamilan ibu melahirkan bayi stunting serta meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.
 

Ia menjelaskan bila terus membiarkan hal itu terjadi, maka akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia pada masa depan bangsa, karena stunting dapat menyebabkan pertumbuhan pada fisik dan pemikiran anak tidak optimal serta mudah terkena penyakit.
 

“Tetapi ingat, ternyata kesempatan ini tidak akan berlangsung lama. Hanya akan sampai kurang lebih tahun 2035 sehingga setelah itu, akan ada beban baru yaitu adanya aging population (penuaan penduduk). Itulah maka bonus demografi harus bisa dimanfaatkan sebaik baiknya,” kata dia.
 

Perubahan fokus pada program BKKBN yang sebelumnya berfokus pada kuantitas penduduk dalam mengendalikan total fertility rate (total angka kematian) menjadi kualitas penduduk, membuat piramida kependudukan di Indonesia memiliki jumlah generasi muda seperti balita lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk usia produktif.
 

Hasto mengatakan, banyaknya jumlah penduduk usia produktif yang dimiliki saat ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknua sebagai celah (window opportunity) sehingga negara bisa menyambut Indonesia emas di tahun 2045.
 

“Dari situlah kita memetik bonus demografi karena dependency ratio sangat strategis. Setiap 100 orang yang produktif itu hanya akan menanggung di bawah 50. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai window opportunity dan ini kesempatan baik untuk menyambut Indonesia emas di tahun 2045,” ucap Hasto.
 

Ia berharap seluruh pihak bekerja sama dan memahami betul bahwa stunting dapat menjadi penghambat generasi masa depan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para kepala dinas untuk ikut memberikan pemahaman terkait stunting kepada masyarakat.
 

“Saya berharap betul pengertian stunting ini masyarakat banyak yang belum tahu. Tapi saya berharap kepala-kepala dinas sebagai bagian dari pemangku kepentingan juga harus paham lebih dulu. Kemudian kita harus menggerakkan pemangku kepentingan termasuk masyarakat,” ujar dia.
 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kemen PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara adalah sumber daya manusia yang berkualitas.

Baca juga: Kepala BKKBN beberkan permasalahan keluarga saat pandemi COVID-19

Baca juga: BKKBN minta calon ibu lakukan skrining kesehatan sebelum menikah

 

“Kita semua pasti sepakat bahwa sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara bukan hasil tambang ataupun gas bumi. Tetapi sumber daya yang paling berharga bagi negara adalah sumber daya manusianya,” ujar Bintang.
 

Ia mengatakan dengan memiliki investasi sumber daya manusia sebesar 32,6 persen atau sebanyak 84,4 juta anak di Indonesia, penting bagi negara untuk dapat memenuhi hak-hak anak agar dapat menghasilkan generasi berkualitas di masa depan.
 

Bintang menyebutkan hak-hak dasar anak yang harus diperhatikan adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan serta hak untuk berpartisipasi.
 

Supaya dapat memenuhi hak-hak anak tersebut, Bintang mengatakan akan bekerja sama dengan BKKBN yang banyak memiliki fungsi yang bersinggungan dengan pihaknya untuk dapat menyelesaikan permasalahan stunting yang ada di Tanah Air.
 

“Marilah kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen dalam memastikan anak-anak Indonesia dapat terbebas dari stunting di masa depan. Sehat adalah syarat utama untuk anak-anak dapat menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang berkualitas dan anak yang berkarakter,” kata Bintang.

Baca juga: BKKBN: kampung KB perlu dapur sehat atasi "stunting"

Baca juga: BKKBN: Setiap desa perlu punya bidan untuk bantu atasi stunting

Pewarta : Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar