MPR: Pro-kontra pengangkatan Dewan Pengarah BRIN tidak perlu terjadi

id MPR RI,Ahmad Basarah,BRIN,Megawati Soekarnoputri

MPR: Pro-kontra pengangkatan Dewan Pengarah BRIN tidak perlu terjadi

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai pro dan kontra keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), seharusnya tidak perlu terjadi.

"Untuk bisa memahami pengangkatan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, maka harus melihat kembali konstruksi hukum UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinasiptek) dan Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, dalam UU Sinasiptek, Pancasila merupakan rambu filosofis dan normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi.

Hal itu menurut dia ditegaskan dalam Pasal 5 huruf a UU Sinasiptek, yang mengatur bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila.

Menurut dia, kebebasan akademik dalam pelaksanaan riset dan inovasi tidak berada dalam ruang hampa, namun perlu dimaknai sebagai pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah riset-riset yang tidak selaras dan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, riset-riset tentang hak asasi manusia yang mengembangkan tentang legalisasi pernikahan sejenis seperti diberlakukan beberapa negara barat, penguatan kebebasan manusia untuk tidak bertuhan.

Selain itu menurut dia, ada riset-riset yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti riset dukungan pada liberalisasi politik, misalnya, saja sistem pemilu "free fight liberalism" yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan riset liberalisasi ekonomi yang mendukung negara sebatas hanya sebagai penjaga malam yang mengancam ekonomi kerakyatan.

Baca juga: Basarah: Struktur Dewan Pengarah BRIN sesuai Perpres

Baca juga: Presiden lantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN


Basarah menjelaskan, selain UU Sinasiptek, aturan lain yang juga perlu dipahami adalah ketentuan Pasal 6 Perpres No.78 Tahun 2021 yang berbunyi "Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila".

"Saya garis bawahi di sini adalah 'Berpedoman pada nilai-nilai Pancasila'. Lalu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi 'Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila'," ujarnya.

Karena itu dia menilai, pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan secara pribadi tetapi mewakili lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selain itu menurut dia, sudah sesuai dengan konstruksi hukum yang ada yaitu Mega saat ini sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang berperan sentral menjaga dan mengarahkan agar Pancasila tetap menjadi sumber dan pedoman riset dan inovasi nasional.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI itu juga menyinggung pentingnya perpaduan antara keahlian teknokratis dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional.

Karena itu menurut dia, Megawati juga didampingi sembilan tokoh lain masuk Dewan Pengarah BRIN yang akan memastikan BRIN berjalan sesuai amanat peraturan yang memayunginya.

Baca juga: Guru Besar IPB sambut baik pelantikan Dewan Pengarah BRIN

"Tampak kolaborasi yang memadukan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan teknokratis untuk saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Di sini perpaduan keduanya semakin relevan. Bung Karno sendiri di Pidato HUT RI 17 Agustus 1966 telah memberikan contoh bagaimana upaya membangun bangsa," tutur dia.

Basarah menegaskan bahwa pembangunan nasional yang tidak berpijak pada ideologi bangsanya sendiri, maka bangsa tersebut akan rapuh dan terombang ambing kehilangan arah.

Namun menurut dia, jika ideologi tanpa adanya perencanaan yang dilandasi riset dan inovasi, maka cita-cita bangsa tersebut hanya akan menjadi utopia.


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar