PAN sarankan Mendikbudristek dengarkan masukan ulama soal PPKS

id Aceh,Permen PPKS,Kemendikbud,PAN,politik,Peraturan Menteri,pendidikan,pelecehan seksual,ulama,tokoh agama,Perguruan Tinggi

PAN sarankan Mendikbudristek dengarkan masukan ulama soal PPKS

Sekjen DPP PAN Eddy Suparno (baju putih) saat berbincang-bincang dengan milenial PAN Aceh, di Banda Aceh, Rabu (17/11/2021) (ANTARA/Rahmat Fajri)

Banda Aceh (ANTARA) - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mendengarkan masukan tokoh agama dan ulama terkait Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

"Sebaiknya Menteri Pendidikan mendengarkan masukan dari tokoh agama dan ulama yang telah menyampaikan pandangan keberatan mereka terkait hal ini (Permen PPKS)," kata Sekjen DPP PAN Eddy Suparno, di Banda Aceh, Rabu.

Respon PAN mengenai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi itu disampaikan Eddy Suparno di sela-sela kunjungan kerja Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Kota Banda Aceh.

 Baca juga: Haedar minta pemerintah arif respons keberatan Permendikbud PPKS

Kata Eddy, Permen PPKS tersebut dikhawatirkan akan adanya interpretasi (tafsiran) yang mengarah pada hubungan bebas di luar nikah. Maka dari itu pihaknya meminta segera dilakukan evaluasi.

Menurut Eddy, kearifan dan kebijakan dari ulama serta tokoh agama benar-benar harus diambil atau diadopsi untuk kemudian dimasukkan dalam peraturan tersebut.

"Karena itu kita minta dengan sangat agar dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut," ujar anggota DPR RI itu.

Eddy menuturkan, peraturan itu membahas kalau sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak dikenakan tindakan, namun jika dilakukan atas tanpa persetujuan maka baru dapat diberikan tindakan.

"Jadi itu membuka ruang interpretasi bahwa suka sama suka itu diperbolehkan," katanya.

Eddy menambahkan, bagaimanapun juga Indonesia merupakan negara dengan kebudayaan yang tinggi serta agamis, maka sudah seharusnya berpegang pada prinsip-prinsip keagamaan.

"Kita menghormati seluruh agama, dan seluruhnya menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, sehingga kita harus perhatikan itu," kata Eddy Suparno.

Baca juga: Bamsoet minta Kemdikbudristek terima kritikan Permendikbudristek PPKS
Baca juga: Alissa Wahid: Permendikbud PPKS jawab penyelesaian kasus dari kampus

Pewarta : Rahmat Fajri
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar