Bappenas luncurkan Strategi Nasional Kelanjutusiaan

id Lansia, kesejahteraan lansia, Bappenas, Kementerian PPN, stranas kelanjutusiaan

Bappenas luncurkan Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa berbicara dalam Simposium Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro) 2021 dalam jaringan di Jakarta, Kamis (18/11/2021). (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan strategi nasional menghadapi silver economy atau kondisi di mana orang lanjut usia (lansia) hampir mendominasi pasar Indonesia, melalui  Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan.

"Indonesia diprediksi menjadi negara dengan silver economy terbesar setelah Tiongkok dan Jepang. Untuk itu, sekarang adalah waktu yang penting untuk mulai mengembangkan berbagai kebijakan multisektor yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan agar kita siap menghadapi penuaan penduduk,” ujar Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam sosialisasi Perpres 88/2021, Kamis.

Pada 2020, Bappenas mencatat penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia telah mencapai 26,4 juta jiwa. Jumlah penduduk lansia diperkirakan akan meningkat menjadi 61,4 juta jiwa pada 2045 atau sekitar 20 sampai 25 persen dari total penduduk.

Baca juga: Bappenas minta kelompok rentan harus masuk administrasi kependudukan

Salah satu strategi Bappenas menghadapi silver economy ialah dengan mendigitalisasi Sistem Informasi Lanjut Usia atau SILANI untuk memperbaharui data, rujukan layanan, dan manajemen khusus bagi lansia.

Bappenas pun menciptakan aplikasi SILANI berbasis website yang telah dapat diunduh dari ponsel android di beberapa wilayah uji coba.

Selain memperbaiki layanan pemerintah untuk lansia, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi digital lansia yang baru mencapai 46,68 persen pada 2020 kemarin.

Digitalisasi SILANI ini juga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan Layanan Lansia Terintegrasi berdasarkan kajian human factor study sehingga lansia dapat mengurangi kontak fisik agar terhindar dari COVID-19.

“Layanan Lansia Terintegrasi perlu dukungan konkret pemerintah daerah hingga tercermin dalam kebijakan berkelanjutan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak lansia.

Dengan Stranas Kelanjutusiaan ini, kita mendorong komitmen lintas stakeholder, baik pemerintah dan swasta di tingkat pusat, daerah, maupun komunitas untuk mensejahterakan lansia kita,” kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi.

Baca juga: Bappenas menargetkan angka kemiskinan turun 0,5 persen di 2022

Pada 2019, SILANI memulai pendataan lansia di tujuh desa atau kelurahan di Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali.

“Perlu perbaikan tata kelola pemenuhan hak lanjut usia, dimana digitalisasi layanan membuka pemahaman mendalam bagi lansia sendiri terkait haknya dan akan menjadi peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan lansia terintegrasi,” pungkas Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki.


Pewarta : Sanya Dinda Susanti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar