Masyarakat juga masih banyak yang keliru
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong seluruh daerah di Indonesia menekan angka stunting hingga nol kasus.

"Saya menyampaikan terima kasih karena Kabupaten Madiun stuntingnya sudah hampir sesuai standar Presiden Joko Widodo di 2024. Tapi tidak kemudian itu boleh berhenti, diusahakan nol," kata Muhadjir Effendy melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Muhadjir mengatakan pemerintah terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14 persen di 2024. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Jokowi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Ia mengatakan fokus penurunan stunting tidak hanya pada daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka stunting tertinggi. Akan tetapi, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain bahkan hingga mencapai 0 kasus stunting.

Baca juga: Pemerintah targetkan penurunan angka kekerdilan hingga 3 persen

Baca juga: Menko PMK sebut stunting berdampak negatif pada SDM usia produktif


Salah satu daerah yang dinilai telah berhasil dalam upaya menangani stunting adalah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan, per Agustus 2021, angka stunting di Madiun 14,9 persen atau menurun drastis dibandingkan 2019 yaitu sebesar 24,94 persen.

Muhadjir optimistis jika semakin banyak daerah atau kabupaten/kota yang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen maka secara agregat Indonesia akan mampu mencapai target penurunan stunting sesuai yang dicanangkan pada 2024.

Sementara beberapa daerah yang diketahui masih memiliki angka stunting tertinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Muhadjir mengatakan penurunan stunting tidak bisa diintervensi hanya melalui satu sektor saja melainkan harus komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mulai dari pencegahan sejak masa remaja hingga pasca melahirkan terutama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Stunting ini ruwet. Masyarakat juga masih banyak yang keliru. Stunting itu dianggap kalau tingginya kurang, beratnya kurang, padahal bukan itu. Stunting itu masalahnya pertumbuhan otak. Saat hamil sebenarnya bisa dilacak apakah janin ini bisa potensi stunting atau tidak. Yang sudah pasti, kalau saat 1.000 HPK-nya tidak berhasil, intervensi seperti apapun tidak akan bisa,” katanya.

Upaya penanganan bisa dilakukan dengan memberikan vitamin tambahan pada darah untuk mengantisipasi anemia pada remaja, juga terdapat program Integrated Development Plan atau Rencana Pengembangan Terintegrasi, kata Muhadjir.

Ia mengatakan program tersebut sangat sesuai dengan upaya pemerintah dalam penanganan stunting. Hanya, selain terintegrasi juga harus berkelanjutan.

“Kalau menurut saya perlu ditambah menjadi Integrated Development and Sustainable Plan. Program yang terintegrasi, berkembang, dan berkelanjutan. Karena yang penting sekarang ini bagaimana menjamin kelanjutan program stunting. Kalau kita ingin jadi negara maju harus seminimal mungkin stunting atau bebas stunting,” ujarnya.

Baca juga: BKKBN ditunjuk Presiden ketua program luar biasa penurunan "stunting"

Baca juga: Menko PMK sebut angka stunting di NTT turun

 

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022