Bahwa program itu masih bersoal dan belum sempurna, itu betul. Wajarlah, namanya juga program baru, masih seumur jagung. Namun, soal teknis tidak harus ditanggapi secara politis, perbaiki saja teknisnya,"Jakarta (ANTARA News) - Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPD dari Provinsi DKI Jakarta Rommy meminta jajaran anggota DPDR DKI tidak menggunakan hak interpelasi terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada Gubernur DKI Joko Widodo.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, Rommy mengatakan, meskipun interpelasi itu hak parlemen, tapi penggunaannya dalam soal KJS terkesan terburu-buru dan "sumir", sehingga seharusnya interpelasi tidak diperlukan.
"Lagipula, masalah KJS ini kan bukan kategori KLB (kejadian luar biasa) seperti dalam penanganan bencana," ujarnya.
Menurut Rommy, sejak KJS pertama kali diluncurkan, sejumlah masalah memang terjadi terutama soal kesiapan rumah sakit yang terlibat program KJS maupun mekanisme dan sistem pembiayaannya.
"Bahwa program itu masih bersoal dan belum sempurna, itu betul. Wajarlah, namanya juga program baru, masih seumur jagung. Namun, soal teknis tidak harus ditanggapi secara politis, perbaiki saja teknisnya," katanya.
Rommy menilai program KJS itu sangat bermanfaat, terbukti, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program itu mencapai 80 persen, sehingga hal tersebut dapat dibawa ke ranah "politis".
Namun, menurut Rommy, jika hal tersebut di bawah ke ranah "politis". maka harga dan risiko politik yang mungkin timbul pasti mahal.
"Warga Jakarta akan membela Gubernur DKI Jokowi. Karena KJS kan program bagus dan dan harus ada karena merupakan hak dasar masyarakat yang secara konstitusional jadi tanggung jawab Negara," katanya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
