PBB, New York (ANTARA News) - Utusan PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah telah menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai keprihatinannya atas peningkatan kerusuhan di wilayah tersebut setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan dalam sidang darurat Dewan Keamanan mengenai Jerusalem bahwa bentrokan di Tepi Barat Sungai Jordan, Jalur Gaza dan Jerusalem merebak setelah pengumuman Trump pada Rabu (6/12).

Mladenov mendesak semua pemimpin masyarakat, politik dan agama agar menahan diri dari ucapan yang bisa makin meningkatkan kerusuhan, demikian laporan Xinhua. "Rakyat biasa Israel dan Palestina lah yang harus hidup dengan kerusuhan," kata Mladenov melalui konferensi video.

"Ada risiko serius hari ini bahwa kita mungkin menyaksikan rantai aksi sepihak, yang hanya dapat mendorong kita makin jauh dari mewujudkan sasaran bersama kita, perdamaian," kata Mladenov pada Jumat (8/12).

Mladenov menyatakan, "Dari semua masalah status akhir dalam konflik Palestina-Israel sebagaimana dinyatakan di dalam Kesepakatan Oslo --pengungsi, permukiman, keamanan, perbatasan dan lain-lain-- status Jerusalem barangkali adalah masalah yang paling rumit dan berat."

Ia mengatakan terserah kepada para pemimpin Israel dan Palestina, dengan dukungan masyarakat internasional, untuk mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri pendudukan.

"Tak ada rencana B buat penyelesaian dua-negara," katanya, dengan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Palestina.

Sidang Khusus Dewan Keamanan diselenggarakan atas permintaan delapan negara anggota Dewan --Inggris, Prancis, Mesir, Italia, Swedia, Uruguay, Bolivia dan Senegal.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu mengatakan ia "menentang setiap tindakan sepihak yang akan membahayakan prospek perdamaian buat Palestina dan Israel", demikian Xinhua melaporkan.

(Uu.C003)

Pewarta: antara
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017