Warung KTP-e itu dibuka pada Rabu dalam acara yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi Wakil Rektor IPB Bidang Sumber Daya Perencanaan Prof Agus Purwito, dan pejabat struktural IPB.
Prof Agus Purwito menjelaskan pembukaan Warung KTP-e berawal dari pertanyaan mahasiswa kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kuliah umum 2 Mei perihal KTP-e yang belum diterima oleh sebagian besar civitas akademika. Saat itu, menurut dia, Mendagri berkomitmen menuntaskan pengurusan KTP-e civitas akademika IPB melalui layanan Warung KTP-e.
Agus mengatakan IPB memiliki 30 ribuan mahasiswa IPB yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan banyak mahasiswa yang belum memiliki KTP-e, ada yang belum mengikuti perekaman data, belum dicetak, atau belum bisa mengurusnya di daerah asal karena kendala jarak dan waktu.
Warung KTP-e, ia menjelaskan, akan melayani perekaman data dan pencetakan untuk KTP-e dan penyampaian perubahan data kepedudukan bagi seluruh mahasiswa, dosen beserta keluarganya dan pegawai kampus IPB.
"Ternyata responsnya bagus, sampai hari ini sudah ada 2.000 pemohon yang KTP-enya siap cetak hari ini," katanya.
Layanan Warung KTP-e di Kampus IPB berlangsung Rabu dan Kamis (31/5) pukul 08.00 sampai 15.00 WIB khusus untuk mahasiswa, dosen dan pegawai IPB beserta keluarganya.
Ia mengatakan layanan warung KTP-e dimungkinkan berkelanjutan per tiga bulan atau enam bulan sekali sesuai persetujuan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara Zudan mengatakan layanan Warung KTP-e menunjukkan bahwa pemerintah dengan penyelenggara pendidikan bisa berkolaborasi menyelenggarakan pelayanan publik.
Ia mengatakan di era digital saat ini kementerian mengubah strategi layanan, dari yang tadinya menunggu masyarakat datang, kini turun ke masyarakat untuk memberikan layanan.
"Ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari keinginan kita memberikan layanan terbaik bagi seluruh warga masyarakat, utamanya mahasisa di kampus," katanya.
Zudan mendorong kampus-kampus berkolaborasi dengan kementerian dalam menyelenggarakan layanan KTP-e guna mempercepat penanganan persoalan administrasi kependudukan dan mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi atau GISA.
"Karena tidak banyak kampus yang terbuka seperti IPB ini, mereka tidak mau capek, karena layanan ini sudah ada di Disdukcapil daerah. Buat KTP di dinas itu biasa, tapi buat di kampus itu luar biasa," kata Zudan.
Baca juga:
Presiden minta pelayanan KTP-e dipercepat
Mendagri tanggapi keluhan soal kesulitan urus KTP-e
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
