Terungkapnya aktivitas yang terkait dengan aksi teror di lingkungan kampus memunculkan kekhawatiran tersendiri.
"Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang," kata Jokowi ketika dimintai pandangannya oleh para jurnalis saat kunjungan kerjanya di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis.
Menurut dia, seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan pemerintah; misalnya melalui BNPT untuk pencegahan atau tindakan di TNI dan polisi.
Namun Jokowi berharap proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.
"Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan," ucapnya.
Jokowi juga mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus.
"Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.
"Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya," katanya.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
