Konsekuensinya, kata Robikin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, tidak ada pembatasan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.
"Kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara nyata dilarang oleh hukum," kata Robikin yang juga pengacara konstitusi itu.
Meski demikian, sebagai aktivitas untuk mengajak manusia agar mengenal Tuhan dengan baik sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia maka dakwah perlu memerhatikan kaidah dan etika dakwah.
"Dilakukan dengan lemah lembut dan bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat," kata Robikin.
Dalam bingkai keindonesiaan, lanjut Robikin, selayaknya materi dakwah yang disampaikan juga dapat memupuk dan menumbuhsuburkan semangat nasionalisme.
"Saya berharap jika di masyarakat didapati perbedaan pendapat mengenai aktivitas dakwah, selesaikan dengan musyawarah. Hindarkan penggunaan kekerasan dalam mengelola perbedaan," katanya.
Kalaupun ada yang merasa tidak dapat dipersatukan oleh semangat nasionalisme dan agama yang sama, kata Robikin, masih ada ikatan lain yang harus menjadi pertimbangan.
"Toh, kita tetap saja bersaudara. Saudara sesama manusia. Bukankah kita adalah segaris seketurunan dari Adam?" katanya.
Sementara itu terkait sikap Banser yang dianggap menghalangi Ustadz Abdul Somad berdakwah, Robikin mengatakan berdasarkan konfirmasi Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini ke pimpinan Banser anggapan itu tidak benar.
Banser menyatakan tak punya kuasa apa pun untuk melarang atau membatalkan suatu kegiatan karena hal itu merupakan ranah kepolisian.
Banser hanya menyarankan kepada seluruh pihak atas tanggung jawab bersama untuk setia menjaga Pancasila dan NKRI.
Baca juga: Ustaz Abdul Somad ungkap alasan pembatalan tausiah di medsos
Baca juga: Wapres JK prihatin penolakan ceramah Abdul Somad
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
