"Dengan harapan kegiatan atau program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, dan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi masyarakat," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.
Pernyataan itu disampaikan di sela kegiatan penyampaian nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam sidang paripurna DPRD Kota Mataram, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Mataram dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi didampingi oleh jajaran pimpinan DPRD Kota Mataram, serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kota Mataram, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mataram, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram, di ruang sidang darurat halaman parkir DPRD Kota Mataram.
Wali kota mengatakan, pemanfaatan tambahan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pendapatan daerah yang sah lainnya serta pemanfaatan sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) 2017.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah direncanakan bertambah sebesar Rp24,7 miliar, dari anggaran semula sebesar Rp1,412 triliun menjadi sebesar Rp1,436 triliun.
Penambahan tersebut lanjut wali kota, berupa pendapatan asli daerah (PAD) yang semula Rp350 miliar lebih, yang setelah perubahan menjadi sebesar Rp354,6 miliar.
"Kemudian, dana perimbangan yang semula sebesar Rp894,8 miliar menjadi sebesar Rp905,9 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang semula sebesar Rp166,9 miliar, menjadi sebesar Rp176,9 miliar," sebutnya.
Selain itu, lanjut wali kota, direncanakan pula belanja bertambah sebesar Rp105,7 miliar, dari anggaran semula menjadi sebesar Rp1,538 triliun.
Sedangkan beberapa point kebijakan penting yang akan dibiayai dalam perubahan APBD kali ini antara lain adalah rehabilitasi gedung sekolah, puskesmas, RSUD Kota Mataram, gedung perkantoran, rumah pemotongan hewan, rehabilitasi dan penataan pasar, pengadaan tanah, peningkatan belanja operasional RSUD dan puskesmas yang bersumber dari peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan silpa Jaminan Kesehatan Nasional, serta kegiatan lain yang bersifat mendesak.
Ditambahkan wali kota, dengan adanya rencana pendapatan bertambah sebesar Rp24,7 miliar lebih dan belanja bertambah sebesar Rp105,7 miliar lebih, terdapat defisit sebesar Rp80,9 miliar lebih yang ditutupi melalui silpa tahun anggaran 2017.
"Selain itu dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja program dan kegiatan pada masing-masing OPD telah dilakukan pula beberapa revisi anggaran yang tidak bersifat menambah atau mengurangi dana, melainkan hanya dilakukan pergeseran antarkode rekening," kata wali kota.
Baca juga: BNPB targetkan rehab rekon Lombok tuntas 2020
Baca juga: Rp15 miliar dana hibah disalurkan ke Lombok
Pewarta: Nirkomala
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
