Hal tersebut disampaikan, Sonny Harry Harmadi, saat mengumpulkan para fasilitator se-Lombok untuk memastikan semua yang direncanakan dapat segera terealisasikan. Lebih lanjut Sonny menegaskan peran fasilitator bukan sekadar mendampingi, tetapi membuatkan desain rumah dan membantu penyusunan RAB sebagai salah satu syarat akuntabilitas pencairan bantuan.
"Yang bertugas menggambar desain rumah dan menyusun RAB adalah fasilitator," tegas Sonny, dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Kamis (11/10).
Lebih lanjut Sonny, menegaskan seluruh pembangunan rehab rekon dan pembangunan infrastruktur dasar pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kemen PU Pera. Namun, pemda juga harus aktif mendampingi pokmas di lapangan. Hal senada juga disampaikan Deputi 3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah, yang menyatakan agar fasilitator bisa cepat bergerak dan memiliki persepsi yang sama.
"Pemerintah daerah berperan utama dalam rehab rekon ini. Bupati dan wali kota harus segera mengeluarkan SK, baik daftar orang yang akan menerima bantuan rumah maupun yang terkait dengan tim pendamping masyarakat," kata Sonny.
Sementara Panglima Komando Satuan Gugus Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Mayjen TNI Madsuni mengingatkan bahwa proses pencairan membutuhkan persyaratan, sehingga para fasilitator harus menyiapkan berkas administrasi yang dibutuhkan agar rumah bisa segera dibangun.
Menurut keterangan Kepala BRI Cabang Mataram Harsono menyatakan kesiapannya untuk segera mencairkan dana, sambil mengingatkan para fasilitator agar segera menyiapkan berkas-berkas administrasi.
Dalam kesempatan itu, Sonny secara simbolis menyerahkan bantuan untuk korban bencana gempa di Lombok, NTB yang dikumpulkan dari karyawan/karyawati Kemenko PMK sebesar Rp90.362.000 kepada Sekretaris Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Muhammad Sara'i.
Demi efektivitas dan mengingat kondisi di lapangan, dana tersebut diarahkan untuk membantu pembangunan huntara (hunian sementara) di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang sinergis dan sedang dilaksanakan oleh pihak BRI.
Kembali diingatkan, untuk pembangunan hunian tetap yang rusak berat akan diberikan dana sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. Seluruh bantuan yang diberikan pemerintah hanya boleh untuk perbaikan rumah, dengan pertanggungjawaban yang jelas.(KR-MSU)
Pewarta: Maya Sofiana Utami
Editor: Jaka Sugiyanta
Copyright © ANTARA 2018
