Kampar (ANTARA News) - SMP dan SMA Islam Terpadu Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah salah satu sekolah yang telah menjalani pembinaan untuk meningkatkan kecintaan pada NKRI kepada para siswanya.

Kepala Sekolah SMA Terpadu Bangkinang, Suhendri mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pembinaan yang sudah dilakukan Polsek Bangkinang Kota terhadap sekolah yang ia pimpin.

"Kami ucapkan jazakumullah atas pembinaan mulai dari apel Senin pagi, upacara bendera, kegiatan bela negara. Sekolah ini termasuk yang diprioritaskan untuk mencapai kesuksesan para siswa siswi," kata Suhendri di lapangan SMP SMA Terpadu Bangkinang, Sabtu (24/11).

Ia juga mensyukuri bahwa saat ini para santri di sekolahnya menunjukkan perkembangan prestasi dan kepribadian yang lebih baik.

Suhendri menambahkan bahwa beberapa alumnus sekolahnya kini sudah ada yang bertugas di kepolisian dan pemerintahan.

"Tahun ajaran 2017/2018, para santri sudah ada yang masuk Bintara, bahkan alumni SMP SMA Islam Terpadu Bangkinang ini sudah tiga orang masuk IPDN, sudah bertugas di Kabupaten Kampar," katanya.

Sebagai sekolah yang berlandaskan ajaran Islam, pihaknya memisahkan kegiatan belajar mengajar antara para siswa dan siswi di lokasi gedung yang berbeda.

Jumlah murid yang belajar di sekolah ini terdiri dari 325 orang murid di tingkat SMP dan 317 orang murid di tingkat SMA.

Sementara Kapolsek Bangkinang Kota Iptu Era Maifo menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi tentang deradikalisasi dan SMP-SMA Islam Terpadu Bangkinang adalah satu sekolah yang dijadikan sebagai target pembinaan.

"Setahun lalu mulai dilaksanakan sosialisasi untuk menangkal paham radikalisme dan terorisme di sini melalui Bhabinkamtibmas Polsek Bangkinang Kota, kumi rutin penyuluhan, sosialisasi tentang bahaya radikalisme n terorisme," kata Iptu Era.

Selain itu Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta menyatakan bahwa untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme, pihaknya membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

Karena menurut Andri, upaya pencegahan maupun pemberantasan paham radikalisme tidak bisa mengandalkan Polri saja, melainkan tanggung jawab semua pihak.

"Kami mengajak seluruh stakeholder pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat membantu (mencegah meluasnya paham radikalisme)," katanya.

AKBP Andri juga memberdayakan satuan kerja Bimbingan Masyarakat (Binmas) dan intelijen untuk mendata kelompok-kelompok yang memiliki paham yang bertentangan dengan NKRI.

"Binmas dan Intelijen coba mendata kelompok-kelompok yang punya paham (radikal) dan kami lakukan pendekatan ke mereka, memberi pemahaman untuk kembali pada paham bahwa kita negara NKRI," katanya.

Baca juga: Polresta Pekanbaru sosialisasi cegah paham radikalisme kalangan pelajar

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018