Jakarta (ANTARA) - Keberlangsungan diplomasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan visi-misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia dapat menjadi salah satu hal yang dapat dikritisi dalam debat pilpres 2019 keempat, kata pengamat hubungan internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fitriani di Jakarta, Jumat.

Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 keempat yang akan berlangsung pada Sabtu, 30 Maret 2019 mengusung tema "Ideologi, politik luar negeri, dan pertahanan keamanan".

Menurut Fitriani, visi-misi politik luar negeri (polugri) kedua pasangan capres-cawapres Indonesia 2019 tentu akan dikaji dalam debat capres esok, dan isu tentang diplomasi untuk visi poros maritim dunia oleh pemerintah Indonesia selama ini merupakan satu hal yang dapat disoroti dari calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

"Sejauh ini bagaimana pemerintah sudah menjalankan diplomasi luar negerinya, mungkin salah satu yang perlu ditekankan adalah sejauh mana Indonesia menjalankan diplomasi poros maritim dunia yang dijanjikan pada saat bapak Presiden Jokowi berkampanye tahun 2014," ujar dia.

Dia berpendapat bahwa capres nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat pilpres pada Sabtu (30/3) perlu menjelaskan tentang kelanjutan dari diplomasi Indonesia sebagai poros maritim dunia, sejauh mana pelaksanaannya, dan apakah jika menang kebijakan dan diplomasi poros maritim dunia itu akan berlanjut.

"Apakah misalnya dengan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi IORA itu sudah cukup bagi Indonesia untuk mewujudkan visi menjadi poros maritim dunia, atau apakah ada kebijakan lain yang bisa dijalankan," katanya.

Terkait visi poros maritim dunia itu, menurut Fitriani, Indonesia harus dapat lebih mewarnai kebijakan-kebijakan dunia di bidang maritim, dan hal itu bisa dilakukan salah satunya dengan keikutsertaan tentara Indonesia dalam pasukan perdamaian yang bersifat maritim.

Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah dapat lebih memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang langkah-langkah diplomasi Indonesia terkait visi poros maritim dunia yang telah dijalankan pemerintah selama ini.

"Apakah pemerintah sudah cukup memberikan informasi publik atas diplomasi maritim yang sudah dilakukan. Mungkin masyarakat belum mendapat informasi yang cukup," ujar Fitri. 

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019