Sentani (ANTARANews) - Enam puluh satu Tokoh Papua dan Papua Barat hadir di Istana Negara pada 10 September 2019. Mereka mengajukan sejumlah usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya adalah Pemekaran Provinsi.
Para Tokoh ini mengusulkan lima daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun usulan di jawab singkat oleh Presiden Jokowi bahwa saat ini tidak bisa lima DOB Baru di Papua dan Papua Barat.
Yah kita pelan pelan saja, mulai dari dua hingga tiga provinsi dulu, ujar presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh yang mengikuti pertemuan tersebut, Albert Yoku di Sentani. Jumat (13/9/2019).
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, dari beberapa DOB yang diperkenankan oleh Presiden Jokowi, sebenarnya Tanah Tabi sangat siap untuk dimekarkan.
Dikatakan selama ini Forum Kepala Daerah se Tanah Tabi telah melakukan koordinasi untuk melakukan akselerasi dan konektifitas pembangunan di wilayahnya.
Para Kepala Daerah di Wilayah Tabi, yaitu Keerom, Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Mamberamo Raya, sudah sering bertemu dan membahas berbagai persoalan dan didukung oleh seluruh tokoh masyarakat, kaum pemuda, perempuan, gereja, dan masyarakat adat.
Pertemuan ini sudah ada sejak 2013, mulai dari pertemuan pertama di Metu Debi, Sarmi, dan di Sentani, ujar Bupati Awoitauw.
Adapun sesuai persyaratan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Provinsi, syaratnya sudah memenuhi, Yaitu ada Empat Kabupaten dan Satu Kotamadya. Namun demikian, kajian akademik untuk kepentingan pemekaran DOB saat ini sedang digodok oleh tim di Uncen.
Selain itu, dari sisi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua, paling banyak disumbangkan dari wilayah Tanah Tabi.
Yang terpenting adalah akselerasi dan konektifitas antar wilayah di Tanah Tabi. Misalnya kabupaten Jayapura sebagai pusat industri dan perdagangan karena ada pelabuhan dan bandara yang besar, kota Jayapura menjadi pusat bisnis dan pendidikan, Sarmi kita bangun pusat layanan kesehatan dan ekonomi, termasuk Keerom dan Mamberamo Raya yang padat dengan potensi sumber daya alamnya, kata Bupati Jayapura.
Hal senada juga disampaikan oleh Benhur Tomy Mano, Wali Kota Jayapura. Menurutnya, pemekaran DOB provinsi Tanah Tabi ini karena desakan masyarakat dari tingkat bawah.
Setiap pertemuan kami para kepala daerah di Tanah Tabi selalu di hadiri juga oleh masyarakat. Pembahasan kami hanya terkait adanya konektifitas layanan pemerintahan dan pembangunan secara umum di Tanah Tabi. Tetapi desakan ini terus mengalir semakin kuat. Oleh sebab itu, dengan kehadiran 61 tokoh ke istana negara rupanya membawa angin segar bagi kita. Dari usulan tersebut akhirnya slot moratorium untuk daerah otonomi baru yang selama ini terkunci akhirnya dibuka juga oleh Presiden Jokowi, tuturnya.(ADV)