Oleh Iskandar Z Datiz
Balikpapan (Antara News Kaltara) - Motivasi kuat dengan upaya yang terus menerus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih kepada Kaltara mulai berbuah manis. Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan upaya komunikasi dan koordinasi yang tidak mengenal lelah salah satunya terus melayangkan surat kepada Kementerian terkait mendapatkan respon positif.
“Alhamdulillah jadwal pertemuan dengan Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono) dan Pak Jonan (Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan) telah ada kepastian. Sesuai dengan faksimile yang dikirim, Pak Jonan akan menerima kami, Senin (2/2) sementara Pak Basuki keesokan harinya,â€ujar Irianto disela pemberian pembekalan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam Mulawarman, Rabu (28/1).
Dalam kegiatan yang bertema Kita Wujudkan Prajurit Kodam yang Profesional, Sejahtera, Mencintai dan Dicintai Rakyat diikuti 85 perwira di lingkungan kerja Kodam VI/Mulawarman dan dihadiri oleh Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, Pj Bupati Tana Tidung Ahmad Bey Yasin serta kepala SKPD di lingkungan kerja Pemprov Kaltara.
Ia mengatakan kepastian pertemuan dengan Menteri Perhubungan dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Akan dimanfaatkan secara optimal untuk memaparkan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan di Kaltara. Dengan demikian diharapkan bisa terjadi percepatan pembangunan khususnya sarana dan prasarana infrastruktur di Kaltara.
Ia mencontohkan, pertemuan dengan Menteri PU dan Pera terkait usulan diantaranya jembatan Jelarai, Tanjung Selor. Rencananya jembatan yang ada akan dijadikan jembatan kembar. Di lokasi bekas jembatan lama diharapkan bisa dibangun dengan jembatan baru Tipe A dengan lebar 9 meter dengan pembiayaan APBN. Dengan demikian ke depan jembatan kembar yang ada hanya digunakan untuk satu arah.
“Saat ini intensitas kendaran khususnya truk yang melalui jembatan Jelarai telah cukup padat. Ini harus segera diantisipasi sebelum terjadi titik jenuh karena menyangkut arus lalu-lintas kendaraan yang mengangkut masyarakat dan berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat. Dengan jembatan kembar maka aktivitas masyarakat akan semakin lancar dan mudah-mudahan tahun ini bisa masuk perencanaannya dan tahun depan (2016) sudah mulai pengerjaannya,â€ujar Irianto,
Hal lain, lanjut Irianto terkait pembangunan PLTA di Sungai Kayan dimana pelaksananya PT Kayan Hydro Energy saat ini sedang dalam proses mengurus perijinan pemanfaatan air permukaan. Diharapkan proses perijinan dari Kementerian PU dan Pera bisa segera tuntas sehingga kontraktor pelaksana bisa melanjutkan tahapan pembangunan PLTA berikutnya.
Sementara itu, bersama Menteri Perhubungan, menurut Irianto akan dibahas terkait pengembangan Bandar Udara (Bandara) Tanjung Harapan, Tanjung Selor. Landasan pacu bandara Tanjung Harapan awalnya diusulkan perpanjangan 400 meter dari 1.200 sekarang ini, menjadi 1.600 meter. Namun Dirjen Perhubungan Udara menyarankan perpanjangan tersebut sekaligus dilakukan hingga panjang runway mencapai 2.500 meter agar bisa didarati pesawat jenis Boeing.
“Pembangunan landasan pacu akan dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan tahun ini sudah mulai jalan sehingga akhir tahun (2015) sudah bisa didarati pesawat berbadan cukup besar jenis ATR 72,â€ujarnya.
Irianto mengatakan perpanjangan landasan pacu akan dilakukan dengan memanfaatkan lahan hutan kota dan bagian belakang dekat sungai. Dengan demikian jalan yang ada saat ini seperti Jalan Agathis akan diluruskan dan dibuatkan belokkan di Jalan Sengkawit hingga tembus menuju arah dekat Vihara. Dengan demikian bukit sekitar bandara yang cukup mengganggu penerbangan akan dipotong untuk penambahan landasan pacu sehingga pesawat semakin mudah mendarat.
Pertemuan juga, lanjut Irianto untuk membahas jadwal penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Menteri Perhubungan, Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan. Terkait penyelesaian bandara Tanjung Harapan dimana untuk pembangunan sisi udara menjadi tanggungjawab Pemerintah pusat, sisi terminal tanggungjawab Pemprov Kaltara dan terkait aspek sosial dan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemkab Bulungan.